.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya membeberkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 5,8 triliun.
Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3,6 triliun dan pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 2,2 triliun.
Lebih rinci, Mahendra menjelaskan PAD Rp 3,6 triliun bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 2,9 triliun, retribusi daerah Rp 59 miliar, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 143 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 432 miliar," beber Mahendra saat rapat paripurna DPRD Provinsi Bali ke-42 di gedung DPRD, Renon, Denpasar, Senin (2/10/2023).
Dari pendapatan dan belanja yang dialokasikan pada APBD 2024, Mahendra menyebut ada defisit anggaran sebesar Rp 639 miliar lebih atau 10,87 persen.
"Defisit ini akan dibiayai dari pembiayaan neto, yaitu perencanaan penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah setelah setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah," jelas Mahendra.
Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Bali 2024 direncanakan sebesar Rp 888 miliar lebih. Bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2023 sebesar Rp 147 miliar.
"Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Bali 2024 direncanakan sebesar Rp 248 miliar rupiah lebih, untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 248 miliar lebih," jelas pejabat asal Singaraja itu.
Berikutnya, untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 6,5 triliun. Terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 4,5 triliun, belanja pegawai Rp 2,2 triliun, belanja barang dan Jjasa Rp 1,2 triliun, belanja bunga Rp 2,5 miliar, dan belanja subsidi Rp 2,5 miliar.
"Kemudian belanja hibah Rp 994 miliar dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 10 miliar," tandas Mahendra.
(hsa/dpw)
