.webp)
Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa mendukung rencana pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) yang membentang dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga Cemagi, Badung. Namun, dia meminta agar pembangunan kereta ringan itu tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kami berusaha bagaimana caranya agar pembiayaan ini tidak menggerogoti APBD," tutur Adi di Festival Bahari Kuta, Badung, Minggu (1/10/2023). Menurut dia, pembangunan LRT di bawah tanah atau underground membutuhkan biaya besar.
Adi berharap pembangunan LRT bisa segera diwujudkan. Sudah saatnya Pulau Dewata memiliki transportasi publik yang modern demi mendukung pariwisata berkelanjutan.
"Mau tidak mau harus melakukan itu (membangun LRT), modernisasi transportasi. Kalau nggak, malah bisa ditinggal (wisatawan)," ucap Adi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan menyebut proyek LRT Bali dimulai pada 2024. Sebab, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai diperkirakan melayani 24 juta penumpang pada 2025.
Luhut juga memaparkan proyek ini dijamin akan mendapatkan pendanaan yang mumpuni. Salah satunya adalah dengan memberikan tiket sebesar US$ 3, bila ditaksir dengan kurs rupiah saat ini sebesar Rp 46.200.
Sisanya, akan didapatkan dari investasi luar negeri. Maka dari itu, pendanaan LRT Bali diklaim tidak akan bermasalah.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum mengatakan untuk membangun 4,9 kilometer jalur LRT bawah tanah membutuhkan biaya sampai Rp 5 triliun.
"Nah kalau ke bawah itu bisa tiga kali harga kalau di atas. Misalnya dari Bandara Ngurah Rai ke Kuta itu Rp 5 triliun. Padahal nggak sampai 4,9 kilometer," ungkap Ervan.
(gsp/iws)
