.webp)
Masa jabatan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana diperpanjang setahun lagi. Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait perpanjangan masa jabatan Lihadnyana sebagai Pj Bupati Buleleng diserahkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Kesenian Gde Manik, Sabtu (27/8/2023).
Lihadnyana mengungkapkan akan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan kabupaten setelah masa jabatannya sebagai Pj Bupati Buleleng diperpanjang. Untuk melaksanakan prioritas tersebut, ia juga akan melakukan efisiensi belanja operasional bagi perangkat daerah.
"Misalnya untuk beli ATK (alat tulis kantor) termasuk anggaran makan minum mungkin akan kami kurangi," kata Lihadnyana seusai menerima SK Mendagri, Sabtu siang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihadnyana mengaku telah memegang data jalan rusak di Buleleng. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng, jalan rusak di Gumi Panji Sakti mencapai 300 kilometer dan tersebar di beberapa wilayah.
Selain memperbaiki infrastruktur, Lihadnyana juga akan menuntaskan program bedah rumah bagi masyarakat miskin ekstrem. "Saya lebih fokus ke infrastruktur dan menuntaskan bedah rumah pada orang miskin. Ada 278 bedah rumah, tahun ini kami tuntaskan bersama TNI Polri," tandasnya.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengapresiasi kinerja Lihadnyana memimpin Buleleng sejak menggantikan Putu Agus Suradnyana. Menurutnya, Lihadnyana bekerja dengan baik hingga beberapa kali mendapat penghargaan dari kementerian. Koster hal itulah yang membuatnya tak ragu merekomendasikan Lihadnyana untuk kembali menjadi Pj Bupati Buleleng kepada Mendagri.
"Dalam enam bulan pertama dan enam bulan kedua bertugas hasilnya cukup bagus. Sehingga, Mendagri tidak panjang kata untuk memperpanjang masa jabatannya," kata Koster.
Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, itu berharap Lihadnyana bisa mempertahankan kinerjanya dalam memimpin Buleleng. Ia meminta Lihadnyana terus menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Buleleng.
Koster pun mengingatkan agar tidak ada yang bermain sogok-menyogok di dalam pemerintahan. "Tidak boleh ada ketegangan di dalam (pemerintahan). Dan tidak boleh ada main-main, apalagi ada yang sogok. Berhenti main-main sogok, nggak boleh. Saya di provinsi itu tertib," tandas politikus PDIP itu.
(iws/iws)
