.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menuturkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memproyeksikan penambahan 10 juta sambungan pipa rumah.Menurutnya, target nasional ini membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda).
"Dalam RPJMN 2020-2024, ditargetkan bahwa di tahun 2024 akan ada penambahan 10 juta sambungan (pipa) rumah. Target nasional untuk mencapai 10 juta sambungan rumah di tahun 2024 membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah," terang John Wempi dalam sambutannya di pembukaan acara "Workshop Dukungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pengembangan Program Air Minum di Perkotaan" (National Urban Water Supply Project/NUWSP) di The Trans Resort Bali, Kuta, Badung, Kamis (3/8/2023).
Oleh karena itu, John menilai pemerintah pusat mesti berkolaborasi dengan pemerintah daerah. "Jadi pemerintah pusat tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah kabupaten, kota di seluruh Indonesia," imbuhnya
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di 2023, seperti yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), total target penambahan sambungan rumah di seluruh daerah di Indonesia sebesar 1.133.936.
"Akumulasi target daerah ini masih di bawah target nasional, yang di tahun 2023 menargetkan penambahan 2,5 juta sambungan rumah," jelas John Wempi.
Artinya, sambung dia, ada kesenjangan yang cukup besar antara target nasional dengan target yang disusun daerah dalam RKPD 2023.
"Kesenjangan antara target nasional dan target daerah di tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, keterbatasan anggaran daerah yang membuat pemerintah daerah tidak bisa meningkatkan hukumnya pengambahan," tuturnya.
John mengaku komitmen penyelenggara Pemda masih belum optimal terkait prioritas program dan kegiatan air minum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
"Akses air minum sekaligus merupakan bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan bentuk komitmen internasional, Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya bagi generasi yang akan datang," urai John.
Lebih lanjut, John Wempi menyampaikan bahwa dalam SDGs di 2030, Indonesia diproyeksi memiliki 100 persen akses air minum yang layak. Dia membeberkan bahwa jika dilihat sampai tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat akses air minum layak Indonesia sebesar 91,5 persen.
"Artinya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah masih perlu bekerja keras untuk memberikan akses air minum yang layak bagi 8,95 persen penduduk di Indonesia," tegasnya.
Jika, sambung dia, dilihat dari tren beberapa tahun belakang, pertumbuhan akses capaian air minum dari 2019 hingga 2022, rata-rata pertumbuhan selama empat tahun terakhir sebesar 0,59 persen. "Dengan pola ini jika tidak dilakukan percepatan, maka diperkirakan Indonesia hanya mampu mencapai 95,20 persen," tuturnya.
"Artinya di sini kesenjangan 4,8 persen dari target akses air minum layak di tahun 2030 sebesar 100 persen," dia menambahkan.
John Wempi menilai bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi risiko tidak tercapainya target 10 juta sambungan rumah dalam RPJMN 2020-2024 dan tidak tercapainya target air minum di tahun 2030.
"Kedua kondisi ini perlu kami antisipasi sejak awal. Dilihat dari struktur kegiatan daerah atau RKPD tahun 2023 fokus kegiatan kegiatan daerah lebih banyak pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang lebih terfokus pada kawasan pedesaan. Di RKPD tahun 2023, terdapat sebanyak 337 daerah yang merencanakan kegiatan dimaksud," tandasnya.
(hsa/nor)
