.webp)
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menuding Negara Barat tidak adil terhadap usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang diwajibkan memiliki sertifikat produk. Hal tersebut diungkapkan Zulhas seusai meresmikan pembukaan Bhinneka Culture Festival ke-2 di Pantai Jerman, Kuta, Badung, Bali.
"Memang kadang-kadang tidak adil Barat itu. Deal dikit, Undang-Undang Deforestasi. Jadi kalau kita itu jual kopi, jual alat-alat turunan sawit, turunan sabun, harus ada sertifikat. Itu bisa-bisanya mereka aja," kata Zulkifli, Jumat (23/6/2023).
Zulkifli menilai persyaratan sertifikat ini menghambat perkembangan UMKM di Indonesia. Sementara, ia mengaku Indonesia tidak melarang produk-produk Barat masuk ke Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebetulnya menghambat kita itu (sertifikat). Nggak adil. Saya bilang ke bule-bule Barat itu, yang datang kemarin itu. Kami tidak ada melarang produk mereka (orang asing) masuk ke sini. Wine, minuman, nggak ada kami larang. Keju, tekstil, pesawat terbang, pesawat tempur. Saya bilang kita (Indonesia) dilarang-larang," imbuh Zulkifli.
Ia mengambil contoh produk-produk seperti kopi, cokelat, karet, dan lada, yang dihasilkan oleh petani yang harus disertifikasi. "Harus pakai sertifikat, bagaimana ngurusnya? Orang kampung disuruh ngurus sertifikat, golok keluar. Kan nggak mungkin," tutur Zulkifli.
Menurutnya, meminta para petani untuk mensertifikasi hasil produknya hanya menyusahkan mereka. "Jadi memang melarang-larang itu nyusahin," ujar Ketua Umum PAN itu.
"Nanti jual produk kayu, sertifikat. Jual produk turunan CPO, sertifikat. Jual lada, sertifikat. Sertifikatnya dia (orang Barat) juga yang ngeluarin. Jadi uang jago, sama aja. Ya, kita mesti jalani kan," tandas Zulkifli.
(nor/gsp)
