.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali telah menyiapkan tiga nama penjabat Gubernur Bali. Tiga nama tersebut akan dibahas dalam rapat yang akan digelar Senin pekan depan (12/6/2023).
"Ada masuk beberapa (kandidat penjabat Gubernur Bali). (Berapa nama kandidat) minimal tiga (nama). Ya, pasti tiga," kata Ketua Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Tjok Gde Asmara Putra Sukawati kepada detikBali, Rabu (7/6/2023).
Putra masih enggan membeberkan siapa saja nama yang sudah disiapkan untuk diusulkan menjadi penjabat gubernur ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, nama-nama tersebut masih akan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dewan akan menanyakan kepada para kandidat yang bersangkutan, apakah kandidat yang terpilih, bersedia menjadi penjabat Gubernur Bali. Jika ada kandidat yang menolak, maka dewan akan mencari kandidat yang lain.
Meski demikian, Putra memastikan rapatnya akan selesai dalam sehari. Hasilnya, nama para kandidat yang setuju untuk diusulkan menjadi penjabat gubernur, langsung dikirim ke Kemendagri.
"Kami masih konsultasikan dahulu kepada yang bersangkutan. Mau nggak. Kalau dia terpilih, tapi nggak mau, bagaimana. Kami perlu diskusi dahulu," kata Putra.
Ditanya apa saja kriterianya, Putra menjelaskan kandidat penjabat gubernur minimal masih aktif menjabat di instansi pemerintah. Jabatannya, minimal di tingkat eselon dua.
Selain itu, para kandidat juga harus punya visi dan misi yang pro masyarakat Bali. Apakah kandidat yang diusulkan harus sejalan dengan pemerintahan Gubernur Bali Wayan Koster, Putra tidak secara langsung menepis hal itu.
Yang jelas, penjabat gubernur yang terpilih nantinya harus mampu mengayomi masyarakat dan menjaga ketertiban. Terutama, menjaga ketertiban pada masa-masa kampanye politik.
"Perlu pemerintah yang pro masyarakat Bali. (Soal harus kandidatnya harus pro Gubernur Bali Wayan Koster) ya, masa kami nanya (kandidatnya) pro ke mana. Artinya punya visi misi menjaga. Karena dia cuma plt (pelaksana tugas). Jadi bisa menjaga kondusifitas karena pemilu dan pilkada. Orangnya harus betul-betul bisa mengayomi semua pihak," tuturnya
(nor/gsp)
