.webp)
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta berpendapat kekecewaan Gubernur Bali Wayan Koster terkait maraknya ulah turis asing di Pulau Dewata merupakan hal wajar. Dia mengakui belum optimal mencegah ulah wisatawan mancanegara itu.
"Saya kira Pak Gubernur tidak ada maksud untuk katakan kecewa. Memang persoalan lapangan (ulah turis asing) ini tidak bisa kami awasi sepenuhnya," kata Giri Prasta di Puspem Badung, Kamis (1/6/2023).
Giri Prasta mengakui aktivitas pariwisata di Badung paling banyak dibandingkan daerah lainnya. Walhasil, potensi pelanggaran oleh turis asing paling banyak terjadi di Gumi Keris, sebutan lain untuk Badung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Giri Prasta sudah menggelar rapat koordinasi (rakor) pasca rakor di Kantor Gubernur Bali. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung juga sudah punya tim teknis yang dikomandoi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang bekerja sama dengan Imigrasi untuk menelusuri pelanggaran turis asing.
"Bagaimana sekarang, kami antisipasi wisatawan ini tidak membuat pelanggaran," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara setali tiga uang. Dia akan menegakkan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru bagi Wisatawan Mancanegara Selama Berada di Bali.
"Yang jelas itu kan memang harapan (Gubernur Koster) agar bagaimana Bali mendapatkan kunjungan pariwisata yang berkualitas dan bukan kuantitas," ucap Jaya Negara, di Lapangan Lumintang, Denpasar, Kamis (1/6/2023).
Jaya Negara menjelaskan kawasan pariwisata di Denpasar terpusat di Sanur. Sedangkan, wisatawan asing yang pelesiran di sana sebagian besar dari Australia, Belanda, Inggris, hingga India.
Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Jaya Negara melanjutkan, sudah mengawasi vila ilegal di Bali. Menurut dia, vila di Denpasar jumlahnya tidak banyak dan tersebar di Sanur, Mertasari, Kesiman, dan Penatih.
"Sebenarnya tanpa disuruh pun kami punya kewajiban untuk itu karena (vila Ilegal) potensi pendapatan kami yang hilang," ujarnya.
Gubernur Bali Wayan Koster meluapkan amarahnya saat memimpin rakor dengan bupati/wali kota se-Bali di Kantor Gubernur, Rabu (31/5/2023). Dia mengamuk dan kecewa lantaran banyak wisatawan asing yang berulah hingga mencoreng pariwisata Bali.
Koster menilai pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) di Bali kurang tanggap dengan permasalahan di wilayahnya masing-masing. Menurut dia, para bupati/wali kota melakukan pembiaran dan selalu beralasan menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Bahkan, Koster meminta para bupati/wali kota berkomitmen mengatasi ulah turis asing. Jika gagal, ia meminta bupati/wali kota tidak mencalonkan diri lagi di pilkada berikutnya.
"Kalau nggak mampu, nggak usah maju lagi periode dua, gitu aja. Jangan berambisi saja tapi tidak mau melakukan sesuatu yang commited dan dedicated," tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu.
(gsp/iws)
