.webp)
Gubernur Bali Wayan Koster meluapkan amarahnya saat memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan bupati/wali kota se-Bali di Kantor Gubernur, Rabu (31/5/2023). Koster mengamuk dan kecewa lantaran banyak wisatawan asing yang berulah hingga mencoreng pariwisata Bali.
Koster menilai pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) di Bali kurang tanggap dengan permasalahan di wilayahnya masing-masing. Menurutnya, para bupati/wali kota melakukan pembiaran dan selalu beralasan menunggu arahan dari pemerintah provinsi (pemprov).
"Maka mohon maaf, saya rapat nggak pakai pin gubernur. Saya malu, kalau ini tidak berhasil dijalankan, nggak usah pakai pin selamanya," kata Koster dengan nada tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Malu dong, gaya doang pakai pin nggak mampu bekerja dengan all out," imbuhnya.
Koster meminta para bupati/wali kota berkomitmen mengasi turis berulah di Bali. Jika gagal, ia meminta bupati/wali kota tidak mencalonkan diri lagi di pilkada berikutnya.
"Kalau nggak mampu, nggak usah maju lagi periode dua, gitu aja. Jangan berambisi saja tapi tidak mau melakukan sesuatu yang commited dan dedicated," tegas Ketua DPD PDIP Bali itu.
Pariwisata Bali mendapat sorotan sejak beberapa bulan terakhir lantaran maraknya turis asing yang berulah saat berlibur di Pulau Dewata. Terbaru, seorang bule Jerman bernama Darja Tuschinski viral setelah berlenggak-lenggok telanjang bulat saat pementasan tari Bali di Puri Saraswati Ubud. Dia ribut dengan petugas tiket di tempat pertunjukan tersebut dan sempat merusak pintu masuk pementasan.
Ada pula bule Denmark berinisial CM dan CAP yang viral karena salah satu dari mereka mengangkang dan pamer kemaluan. Keduanya tinggal di sebuah penginapan di kawasan Legian, Kuta, dan telah ditangkap oleh petugas Imigrasi Ngurah Rai. Belakangan, CAP ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang (UU) Pornografi.
Rakor Atas Arahan Megawati
Rakor antara Gubernur Koster dengan semua bupati dan wali kota di Bali itu sebelumnya sempat menjadi sorotan. Sebab, surat undangan rapat yang ditandatangani oleh Koster menyebutkan rakor tersebut berdasarkan arahan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
"Memperhatikan arahan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Prof. Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri, berkenaan dengan maraknya perilaku wisatawan mancanegara di Bali, yang tidak pantas, tidak sopan, dan melakukan pelanggaran aturan, yang berdampak merusak nama baik dan citra pariwisata Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, Saya mengundang Saudara untuk hadir tanpa mewakili," demikian bunyi surat undangan tersebut.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Agus Pambagio mengkritik surat undangan yang diterbitkan oleh Gubernur Koster kepada bupati dan wali kota di Pulau Dewata itu. Ia menilai Gubernur Bali tidak seharusnya terlalu tunduk pada instruksi ketua umum partai. Apalagi, Megawati kini merupakan masyarakat sipil yang tidak memiliki kewenangan memerintah kepala daerah.
"Sebuah kebodohan atau ketidaktahuan," tuturnya, Rabu (31/5/2023).
Agus mengatakan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan ada petinggi partai atau mantan presiden lain yang seenaknya memerintah kepala daerah. Padahal, seorang gubernur tunduk pada pemerintah pusat seperti presiden aktif.
Surat undangan Gubernur Bali atas arahan Megawati itu ramai dibicarakan di media sosial. Koster berdalih arahan Megawati itu adalah bentuk keprihatinan terkait kondisi pariwisata Bali.
"Berkaitan dengan surat (undangan) yang viral, ini menunjukkan kepedulian dan kecintaannya begitu tinggi dari Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri yang sangat prihatin melihat perkembangan wisatawan belakangan ini," tutur Koster.
Menurut Koster, Megawati meminta agar dia menghadirkan bupati/wali kota se-Bali untuk membahas maraknya pelanggaran turis asing itu.
"Karena beliau (Megawati) tahu kewenangan pariwisata itu ada di kabupaten/kota. Kami di provinsi hanya mengkoordinasikan," ujar Koster.
(iws/gsp)
