.webp)
Gubernur Bali Wayan Koster mengeklaim pengetatan aturan Visa on Arrival (VOA) bagi wisatawan mancanegara dari Rusia dan Ukraina sedang diproses. Koster bahkan mengaku sudah berkontak dengan Kementerian Hukum dan HAM dan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.
Selanjutnya, sambung Koster, penerbitan VOA bagi turis asing dari negara-negara lain juga diharapkan diterapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga, tidak ada kesan sentimen negatif Indonesia terhadap negara-negara tertentu.
"Tentu saja, walaupun diusulkan Rusia dan Ukraina, tidak itu saja. Negara lain juga dievaluasi semua. Supaya tidak spesifik dua negara saja," ungkap Koster, di kantor DPRD Bali, Selasa (2/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun mengingatkan dari 101 wisman yang dideportasi oleh Imigrasi, di antaranya 27 wisman berasal dari Rusia. "Pertama, memang karena kebijakan VOA begitu mudahnya. Kemudian kedua, masalah dalam negaranya (Rusia) yang sedang konflik sehingga mereka wajib militer," terang Koster.
Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan terus bekerja sama dengan Polda Bali dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali untuk mengawasi turis berulah di Bali.
Koster menegaskan tidak akan segan menindak turis-turis nakal di Pulau Dewata.
Sebelumnya, Konsul Kehormatan Rusia di Bali Gede Dharma Wijaya menolak rencana Koster yang ingin menghapus VOA bagi wisman Rusia-Ukraina. Sebab, turis Rusia yang 'bandel' jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang tertib.
"Perlu dikaji lebih detail lagi dan jangan buru-buru dicabut (VOA)," terang Dharma.
Memang, sebelum permintaan pengetatan aturan VOA bagi turis asing Rusia dan Ukraina, Koster sempat meminta agar pemerintah menghapus VOA bagi kedua negara tersebut.
"Saya juga sudah bersurat kepada Bapak Kemenkum HAM dengan tembusan kepada Bu Menlu untuk mencabut VOA bagi warga Rusia dan Ukraina yang ingin ke Bali," jelasnya, Minggu (12/3/2023).
Namun, permintaan keras Koster itu ditentang banyak pihak. Salah satunya dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang menilai VOA tidak bisa asal-asalan.
"Karena kami tidak bisa tebang pilih. Kami harus melakukan ini semua dalam kompleks situasi yang kami harapkan mendatangkan sebuah kebijakan yang sifatnya terukur dan balance (seimbang)," imbuh Sandi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sempat angkat bicara soal ini. Ia memandang memang perlu komitmen dari wisman yang akan masuk ke Indonesia.
Tetapi, komitmen itu sebaiknya tidak membuat wisman takut masuk ke Indonesia. "Jangan sampai orang menjadi takut. Kalu dampaknya orang takut masuk ke Indonesia, akhirnya orang tidak datang lagi. Tidak ada wisatawan," pungkasnya.
(BIR/BIR)
