.webp)
Penerimaan peserta didik tingkat SMP maupun SMA/SMK kerap memunculkan persoalan setiap memasuki tahun ajaran baru. Salah satunya terkait ketimpangan perolehan siswa di sekolah negeri dan swasta.
Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengaku bakal mulai membahas dan merancang regulasi subsidi biaya operasional bagi sekolah swasta. Regulasi ini akan mengatur sekolah mana saja yang mendapat bantuan pembiayaan.
"Pekan depan akan kami bahas. Solusi ini harus dibuatkan rumahnya (regulasi) bagi pemerintah untuk mendukung dari segi pembiayaan, mensubsidi biaya (operasional) di sekolah swasta," ungkap Parwata kepada detikBali, Jumat (14/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski disubsidi, Parwata menegaskan pemerintah wajib memperhatikan efisiensi anggaran. Karena itu, perlu rancangan penerimaan subsidi pembiayaan sesuai dengan klaster sekolah. Baik rendah, sedang, dan tinggi.
Indikator klaster itu juga memperhatikan berapa jumlah guru, jumlah siswa, serta operasional, dan komponen lainnya di sekolah. Artinya, subsidi tersebut harus melihat kondisi di masing-masing sekolah.
"Ini yang kami akan klaster supaya tidak salah. Kami berikan subsidi terhadap sekolah yang kategorinya klaster tinggi, kan salah. Harus disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Saat ini, rencananya kami bantu dengan nama BOS inisiatif," papar Parwata.
Politikus asal Dalung, Kuta Utara, ini menuturkan inisiatif tersebut muncul atas keluh-kesah perolehan peserta didik sekolah swasta yang tiap tahun merosot. Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Badung juga menemuinya di Gedung DPRD Badung.
Dirinya menyadari krisis siswa yang dialami sekolah swasta di Badung bukanlah masalah baru dan terjadi juga di daerah lain. Keringanan biaya di sekolah negeri begitu diminati masyarakat. Praktis, sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi menjadi sepi peminat.
"Orang tidak masalah nanti mau sekolah negeri-swasta, sama saja diringankan (biaya). Itu harapannya. Jadi tidak berdesak-desakan di sekolah negeri karena gratis, karena murah. Jadi karena tidak bayar, di swasta pun bisa," tegasnya.
Menurut Parwata, regulasi tentang subsidi sekolah swasta yang akan dibahas oleh Dewan Badung akan menjadi terobosan baru di Indonesia. "Ini sudah kewajiban pemerintah untuk memajukan pendidikan. Ini terobosan berani di Indonesia," tandas politikus PDIP itu.
(iws/BIR)
