.webp)
Aliansi Bali Menggugat menggelar aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Kamis (13/4/2023) sore. Puluhan massa aksi yang turun ke jalan merupakan mahasiswa dari enam kampus dan perwakilan kelompok buruh di Bali.
Massa menyebut sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja merugikan hak-hak buruh dan hanya menguntungkan pengusaha. Termasuk outsourcing yang semakin dipermudah serta sistem pengupahan dan waktu kerja yang merugikan buruh.
Mereka juga mempermasalahkan Pasal 79 UU Cipta Kerja yang menyebabkan berkurangnya hak waktu istirahat buruh. Sebab, pengusaha tidak diwajibkan memberi waktu istirahat dua hari per minggu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Massa berharap agar perwakilan DPRD Bali bersedia menemui dan mendengarkan aspirasi mereka secara langsung. Namun, tak satu pun perwakilan DPRD Bali yang menemui massa aksi. Sementara itu, aparat kepolisian dan pecalang tampak menjaga ketat selama aksi berlangsung.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana I Putu Bagus Padmanegara mengaku akan menggelar aksi yang lebih besar. "Saya yakin mereka (DPR) santai di dalam sana karena memandang kami hal kecil. Kami pastikan kegiatan kami akan lebih massif lagi," kata Bagus dalam orasinya.
Bagus menyebut pengesahan UU Cipta Kerja sebagai perselingkuhan antara lembaga legislatif dengan eksekutif. Ia pun mengajak warga untuk menghukum pejabat yang demikian dengan tidak lagi memilihnya pada Pemilu mendatang. "Mereka yang di dalam sana tidak kompeten dan kami sudah tidak percaya lagi dengan mereka," teriaknya.
Selain orasi dan menyanyikan Mars Mahasiswa, massa aksi juga membakar ban sebagai ungkapan kemarahan mereka. Suasana sempat tegang ketika aparat berusaha mematikan paksa ban tersebut.
(iws/BIR)
