.webp)
Bali memiliki potensi sumber daya manusia dan anggaran yang berlimpah, mencapai Rp 25 triliun. Maka dari itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Made Mangku Pastika menyebut masyarakat Bali harusnya bisa hidup sejahtera dan tidak ada kemiskinan. Apalagi, uang yang beredar di Bali mencapai Rp 100 triliun.
"Tidak ada alasan kita tidak ada duit. Sumber daya banyak seharusnya kita bisa sejahtera. Persoalannya bagaimana mengatur kebijakan publik. Ini yang harus dibicarakan supaya tidak tercecer ke mana-mana agar terarah," kata mantan Gubernur Bali dua periode itu dalam diskusi DPD RI bertajuk Mengawal Kebijakan Publik yang Aspiratif dan Implementatif di Kantor DPD, Denpasar, Jumat (10/3/2023) sore.
Dalam diskusi yang diinisiasi Pastika dan dihadiri narasumber Dr. Gede Suardana, Putu Suasta, dan AA Gede Agung Aryawan itu Pastika menyampaikan kebijakan publik pembangunan Bali harus aspiratif dan kontekstual.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sesuai koridor yang ada (perundang-undangan) dan Tri Hita Karana. Visi yang aplikatif simpel memperhatikan nilai lokal dan tidak boleh nyeleneh," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa setiap kepala daerah harus paham mendesain kebijakan publik.
"Harus bisa sebagai panutan, perilakunya patut diteladani. Juga harus paham perubahan. Bisa melihat ke depan. Pemimpin harus menjadi agen perubahan. Pemimpin harus memiliki kemampuan manajerial," dia mengingatkan.
Kebijakan publik yang telah dirancang mesti dikawal oleh masyarakat agar bermanfaat bagi publik. "Apakah NGO, pers, dan akademisi itu peka atau tidak. Merekalah yang mengawal kebijakan publik," ujar Mangku Pastika.
Sementara itu, Suardana mengatakan bahwa pemerintah mesti menyampaikan kebijakan publik kepada masyarakat dengan tepat sasaran.
"Pejabat harus mengerti cara menyampaikan kebijakan pada masyarakat agar terimplementasi dengan baik," kata Suardana yang maju sebagai bakal calon DPD RI Pemilu 2024.
Suardana menyoroti kebijakan publik yang didesain oleh pemerintah cenderung kebijakan populis dan berdampak elektoral dibandingkan membuat kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Pejabat cenderung membuat kebijakan populis seperti membangun monumen dan gedung karena cepat dirasakan dampaknya dibandingkan dengan kebijakan pembangunan manusia. Desain kebijakan publik mesti dikawal agar kebijakannya sesuai denhan kebutuhan publik bukan sekadar keinginan dan selera penguasa," kata Ketua KPU Buleleng periode 2013-2018 itu,
Dengan anggaran yang besar, Suardana berpandangan pemerintah bisa manfaatkannya dengan baik. "Saya pikir tidak ada masyarakat Bali yang miskin sampai 200 ribu orang. Tidak ada anak-anak yang susah mendapatkan akses pendidikan," katanya.
Sementara itu, pengamat politik Putu Suasta mengatakan masyarakat sipil harus mengawal kebijakan publik. "Kelompok sipil harus diperkuat dan media sering ajak diskusi. Perkuat kekuatan pressure publik. Perkuat daya tawar masyarakat," ajaknya.
(hsa/hsa)
