.webp)
Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan penambahan 83 negara mendapatkan pelayanan Visa on Arrival (VoA). Usulan tersebut disampaikan Pemprov Bali kepada Kementerian Hukum dan HAM.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan jumlah tersebut nantinya akan melengkapi 86 negara VoA saat ini, sehingga total 169 negara dilayani VoA.
Artinya, angka tersebut sudah kembali seperti sebelum pandemi COVID-19. "Awal Februari 2023 lalu, Pak Gubernur Bali (Wayan Koster) menyurati Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang tinggal menunggu informasi selanjutnya," ucap Tjok, Senin (13/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, adapun beberapa negara yang termasuk dalam 83 negara yang diusulkan, di antaranya Aljazair, Bangladesh, Kenya, Panama hingga Zimbabwe.
"Usulan ini juga merupakan masukan dari teman-teman komponen pariwisata Bali. Nama-nama negara itu merupakan pangsa bagi mereka," akunya.
Tjok menuturkan adapun alasan dibalik pengusulan tersebut, di antaranya ingin membuktikan bahwa Bali telah siap dalam menerima wisatawan mancanegara.
Toh, kata Tjok, hampir semua lokasi di Bali telah memiliki sertifikasi CHSE dan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
"Dari vaksinasi juga telah melewati apa yang menjadi standar WHO atau sudah 70 persen tervaksinasi. Ditambah saat ini juga ada vaksin booster kedua," ungkapnya.
Selain itu, sejak beberapa waktu lalu, PPKM di Indonesia pun telah dicabut oleh Presiden Jokowi.
Ia juga menuturkan dari 83 negara itu turut memberikan respons positif terkait pengusulan VoA tersebut.
"Harapannya ini bisa semakin mempermudah pengurusan visa, sehingga jumlah wisatawan yang ke Bali bisa makin banyak, dan lama tinggal mereka juga lebih lama. Kami optimis dapat mencapai target kunjungan tahun 2023," tambahnya.
Untuk diketahui, pada 2023 ini, Pemprov Bali menargetkan 4,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), dan 9 juta wisatawan domestik (wisdom) untuk berlibur ke Bali.
(BIR/irb)
