.webp)
Aksi penolakan pembangunan bronjong yang dilakukan warga karena 4 alasan antara lain terancamnya persawahan warga Desa Honuk; menutup akses transportasi masyarakat Desa Honuk untuk menuju Puskesmas, Pasar Oefitis, Kantor Camat; menutup akses transportasi anak sekolah tingkat SMA dan SMK menuju ke sekolah; dan menutup akses ekonomi masyarakat Desa Honuk.
Koordinator Demonstrasi Tera Klali (50) mengatakan pembangunan bronjong di dalam Kali Bonpo mengalihkan air kali untuk pengairan sawah warga Desa Oelfatu justru akan mengancam sawah dan rumah warga Desa Honuk. Selain itu, akses transportasi warga Desa Honuk semakin sulit jika hujan dan banjir tidak ada lagi jalur alternatif.
"Tahun 2021 aliran banjir itu tidak lewat tepi sawah tapi lewat pertengahan kali, sehingga akses jalan saat itu masih aman," ujarnya kepada detikBali saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (11/11/2022).
Tera Klali menceritakan mulai masuk bulan September 2022, salah satu Commanditaire Vennootschap (CV) mengerjakan tanggul dan dimulailah pembangunan bronjong namun tidak ada konfirmasi dengan warga maupun pemerintah Desa Honuk. Pihak CV langsung menggusur di dalam kali untuk mengalihkan air lewat tepi sawah.
Menurut Tera Klali aksi ini ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang dan para anggota dewan agar turun ke lokasi untuk menyaksikan secara langsung permasalahan yang terjadi.
"Ini CV mereka kerja tabrak-tabrak saja tapi tidak memikirkan dampak yang akan terjadi," beber Tera Klali.
Selain itu, Tera Klali menegaskan agar Pemkab Kupang segera membangun jalan alternatif darat lewat Bi'oto yang menghubungkan Desa Honuk ke Pasar Oefitis, Puskesmas, kantor camat dan sekolah SMA dan SMK.
Sementara Kepala Desa Oelfatu Benyamin Banu menjelaskan 2 minggu lalu Kepala Bidang SDA PUPR Kabupaten Kupang bersama Pemerintah Desa Oelfatu telah melakukan survei ke lokasi. Setelah dicermati, air kali itu bisa dialihkan lewat bagian kanan dari arah desa Oelfatu sehingga tidak menghambat akses transportasi warga Desa Honuk.
"Mereka demo itu tidak salah karena benar itu sangat menghambat akses transportasi masyarakat Desa Honuk. Bukan itu saja, tapi masyarakat Desa Timau dan Desa Faumes juga terhambat. Apalagi anak sekolah, sangat kasihan," ujar Benyamin kepada detikBali via telepon seluler.
Karena itu, lanjut Benyamin Banu pada saat Musrengbangdus dan Musrembangdes baru-baru ini sudah mengusulkan untuk pembangunan jalan alternatif darat lewat Bi'oto sehingga menghubungkan akses transportasi warga Desa Honuk, Desa Timau, dan Desa Faumes.
"Saya sudah bangun komunikasi dengan kepala Desa Honuk untuk pembangunan jalan alternatif. Semoga tahun 2023 ketika sudah masuk anggaran APBDES bisa terjawab," kata Benyamin Banu
(nor/dpra)
