Diminta Kosongkan Rumah, Warga Terdampak Tol Gilimanuk Masih Bertahan

Diminta Kosongkan Rumah, Warga Terdampak Tol Gilimanuk Masih Bertahan

Putu Adi Budiastrawan - detikBali
Selasa, 01 Nov 2022 15:00 WIB
Sebagian mes karyawan eks Perusda Bali di Desa/Kecamatan Pekutatan yang diminta mengosongkan.
Foto: Sebagian mes karyawan eks Perusda Bali di Desa/Kecamatan Pekutatan yang diminta mengosongkan. (Putu Adi Budiastrawan/detikBali)
Jembrana -

Adanya surat untuk mengosongkan rumah dinas atau mes di kawasan Unit Perkebunan Pekutatan dari pihak Direksi Perumda Kerta Bali Sagunan Provinsi Bali untuk pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dikeluhkan warga eks karyawan Perusda Bali di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana. Mereka mengaku belum memiliki lahan alternatif lain untuk tempat tinggal. Hingga sekarang masih bertahan.

Dalam surat bertandatangan Direktur Utama Perumda Kerta Bali Sagunan Provinsi Bali Nomor 266/PUD/UM?VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal Pengosongan Rumah Dinas/Mes, para eks karyawan Perusda Bali ini diberi batas waktu hingga 15 Oktober 2022.

Dari pantauan di lapangan, meski surat mengosongkan mes sudah menginjak jatuh tempo, masyarakat eks karyawan Perusda yang berada di Banjar Sumbermis, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana masih bertahan. Alasannya yakni masyarakat dalam kondisi keterbatasan biaya jika mencari tempat tinggal baru, serta tidak adanya lahan lain untuk tinggal.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau mau pindah kami harus pindah kemana lagi, meski jatuh tempo tinggal di sini tanggal 15 Oktober kemarin, masyarakat tetap bertahan. Sekarang penghasilan sehari-hari saja sudah sulit karena pohon karet di jalur tol sudah ditebang. Padahal kami tinggal disisi barat jalan. Lahan untuk pembangunan di timur jalan tidak kurang, masa harus menggusur penduduk juga," ungkap seorang warga, Nyoman Rena,59 ditemui, Selasa (01/11/2022).

Mengenai program pemerintah, lanjut Rena, dirinya serta masyarakat lain di Banjar Sumbermis tetap mendukung, namun ia meminta agar tidak menelantarkan warga setempat.

ADVERTISEMENT

"Apapun yang dibangun pemerintah kami selalu mendukung, tapi masyarakat harus diperhatikan bagai mana kelanjutannya. Kami sudah pernah bersurat ke direksi. Kami tidak punya tempat tinggal lain, hanya hasil kerja keras leluhur ini yang bisa kami tempati, harus kemana kami?," ujarnya.




(hsa/dpra)

Hide Ads