Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menargetkan pendataan 1.180.703 keluarga di Bali, untuk pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022. BPS menjamin keamanan data-data tersebut.
Kepala BPS Bali Hanif Yahya menjelaskan, Regsosek adalah sistem basis data penduduk yang terdiri dari kondisi sosial, ekonomi, profil, hingga tingkat kesejahteraan. Nantinya, data tersebut akan terhubung dengan data induk kependudukan.
"Regsosek ini merupakan suatu kegiatan yang memang sangat penting, dan tentunya sangat diperlukan dan ditunggu pemerintah. Sehingga data ini harus terjamin keamanan dan keakuratannya," kata Hanif di Plaza Renon Denpasar, Bali, Selasa (11/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, variabel-variabel yang akan didata, di antaranya mencakup kependudukan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, serta pemberdayaan ekonomi.
"Keluhan dari pemerintah ini adalah data-data terkait penerima sasaran berbeda-beda. Sehingga Presiden ingin menyatukan keseluruhan data tersebut menjadi suatu kesatuan yang bisa dipakai siapa pun dan kementerian apa pun," ucapnya,
Adapun waktu pelaksanaan untuk pengambilan data tersebut, ungkap Hanif, yakni tanggal 15 Oktober - 14 November 2022. Menurutnya, BPS Bali menyasar sembilan kabupaten/kota di Bali, dengan 57 kecamatan dan 716 desa.
"Oleh karenanya, kami berharap bapak, ibu dan seluruh keluarga dapat menerima petugas. Dan memberikan jawaban yang benar dan jujur apa adanya agar kami bisa mendapatkan data yang akurat dan berguna bagi pemerintah," tuturnya.
Nantinya akan ada sebanyak 5.984 petugas yang melakukan pendataan di Bali. Petugas-petugas tersebut akan dilengkapi dengan identitas hingga surat tugas. Hal tersebut untuk menghindari adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan BPS Bali dalam melakukan tindak kejahatan seperti penipuan.
"Sehingga siapa pun yang mendatangi rumah penduduk yang tidak dibekali atau pun tidak ada identitas tersebut mohon agar tidak diterima. Dan untuk warga yang merantau, selama dia ditemukan di wilayah tersebut, dia akan dilakukan pendataan di sana. Karena prinsipnya adalah tidak ada satu pun penduduk yang terlewat," tambahnya.
Data Warga Dijamin Aman di Regsosek 2022
Kemunculan hacker Bjorka yang membocorkan data pejabat Indonesia, tentu menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Hanif Yahya menegaskan pihaknya akan menjamin data masyarakat selama pelaksanaan pendataan awal Regsosek 2022.
"Kami akan menjamin data tersebut dan kerahasiannya sesuai dengan Undang-undang Statistik No 16. Jadi, kerahasiaan data akan dijamin dan tidak akan bocor," ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Bali, Dedi Cahyono menuturkan, petugas yang akan mengambil data masyarakat telah dilatih untuk memiliki komitmen dalam menjaga kerahasiaan data yang dikumpulkan.
"Kerahasiaan data menjadi hal utama bagi petugas. Ketika melakukan pelatihan petugas, baik kegiatan maupun data apapun yang dihasilkan itu, kerahasiaannya dijamin dengan Undang-undang," terangnya.
Menurutnya, petugas yang direkrut merupakan mitra BPS yang proses perekrutannya dikoordinasi oleh daerah sekitar sehingga pendataan akan lebih cepat. "BPS karena lembaga pemerintahan, maka didampingi Badan Siber dan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pengawalan kerahasiaan data dan keamanan data," tambahnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Hanif Yahya ketika ditemui Selasa (11/10/2022) di Plaza Renon Denpasar, Bali
(Ni Made Lastri Karsiani Putri-detikBali)
(irb/hsa)