.webp)
Adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), bukan hanya berdampak pada kebutuhan listrik rumah tangga atau perusahaan saja. Melainkan juga terhadap tagihan listrik dari lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Buleleng, jumlah PJU yang ada di Kabupaten Buleleng saat ini total sekitar 15.969 titik. Terdiri PJU yang berada di jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Per tahun bisa menghabiskan anggaran sekitar Rp 15 miliar.
Namun per 2022 pembayaran PJU di Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan sekitar 18 persen. Sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kekurangan anggaran sekitar Rp 1,6 miliar tahun ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembayaran listrik mulai bulan Juli itu naik hampir 18 persen, dulu per bulan rata-rata kita bayar Rp 1,2 miliar sampai Rp 1.3 miliar, namun pada bulan ini kita sudah membayar 1,5 miliar lebih, sehingga untuk bulan juli sampai bulan desember kita kurangan lagi Rp 1,6 miliar," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Buleleng, Gede Gunawan saat dihubungi detikBali, Minggu (11/9/2022).
Untuk itu, Gunawan mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat kajian dan mengusulkan tambahan anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng. Di mana anggaran yang diusulkan itu sama dengan jumlah kekurangan yang dibutuhkan yakni Rp 1,6 miliar, dan saat ini sudah disetujui oleh TAP Kabupaten Buleleng.
"Kami sudah lapor kepada pak Sekda TAPD, dan sudah disetujui oleh TAPD, kita mendapat tambahan anggaran Rp 1,6 miliar, estimasi kami kalau tidak ada penambahan baru itu bisa kita bayarkan hingga akhir tahun," katanya.
Menurutnya ke depan untuk menyiasati pembengkakan anggaran listrik penggunaan PJU, pihaknya berencana akan memasang KWH atau alat pembatas pengukur (APP) arus listrik. Hal itu dilakukan agar penggunaan listrik pada PJU di Buleleng dapat terkontrol. Artinya penggunaan listrik pada PJU di Buleleng bisa lebih efektif.
Pemasangan KWH itu dilakukan oleh pihaknya secara bertahap. Saat ini pemasangan KWH baru sebanyak 353 ID pelanggan. Satu ID pelanggan itu bisa menjangkau 20 sampai 25 titik lampu. Sementara untuk yang non KWH itu ada sekitar 430 ID.
"Kalau pakai KWH yang jelas pasti bakal turun drastis karena kita bisa atur timernya, tapi sekarang masih dominan yang non KWH, kita gantinya secara bertahap, karena kalau langsung butuh dana yang sangat besar, kita butuh uang itu Rp 16 miliar," pungkasnya.
(hsa/hsa)
