.webp)
Fraksi Golkar dan Nasdem DPRD Kabupaten Karangasem, Bali, menyayangkan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai kontrak, dan guru yang dijadikan petugas sensus. ASN hingga guru tersebut ditugaskan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) mendata kepala keluarga di Gumi Lahar.
Ketua Fraksi Golkar I Ketut Badra mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, mendata penduduk tersebut tidak sesuai tugas dan fungsi ASN, tenaga kontrak, maupun guru.
"Kami di Fraksi Golkar mendapat banyak sekali keluhan dari para ASN terkait hal ini. Apalagi program ini tidak ada anggaran sama sekali. Selain itu, ada yang tinggal di wilayah Kecamatan Rendang dapat tugas sensus ke wilayah Kecamatan Kubu, begitu pun sebaliknya," kata Badra ditemui di Kantor DPRD Kabupaten Karangasem, Jumat (22/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Badra, para ASN, tenaga kontrak, dan guru juga tidak memiliki kemampuan dalam melakukan sensus dan tidak mendapatkan bimtek, sehingga data yang diperoleh kemungkinan akan menjadi kurang akurat. Karena itu, seharusnya pemerintah melibatkan pihak ketiga terkait sensus sehingga data yang diperoleh lebih akurat.
"Seharusnya ini dirapatkan dulu, dicarikan solusi yang terbaik, bila perlu dianggarkan dulu terkait program ini, karena urgensinya tidak ada saat ini. Oleh sebab itu, kami dari fraksi Golkar dan Nasdem tidak mau melanjutkan rapat paripurna hari ini, selama usulan untuk mengkaji ulang program tersebut tidak dipenuhi. Kami akan melanjutkan rapat paripurna jika usulan kami diterima," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem dari Fraksi Nasdem I Gusti Ngurah Gede Subagiartha juga menyayangkan adanya ASN, tenaga kontrak, dan guru dijadikan petugas sensus karena tidak sesuai tugasnya. Apalagi mereka melakukan tugas tersebut tidak ada anggaran atau menggunakan uang pribadi untuk datang ke masing-masing desa.
"Saat ini kan sekolah juga sudah mulai melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka, sekarang ditambah lagi harus melakukan sensus ke desa yang ditugaskan, tentu sangat menguras tenaga, jadi saya berharap program ini bisa dirapatkan dulu untuk mencari solusi terbaik secara bersama-sama," kata Subagiartha.
(irb/irb)
