FKPP-Alumni SMA Bali Mandara Buka Hasil Kajian

Tim detikBali - detikBali
Minggu, 19 Jun 2022 22:39 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara Dr. Gede Suardana.
Foto: Gede Suardana (Istimewa)
Denpasar -

Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Provinsi Bali dan alumni SMA Bali Mandara telah membuat sebuah kajian berdasarkan data statistik yang dikumpulkan oleh para alumni. Seperti yang disarikan oleh Waketum DPP Persadha Nusantara, Gede Suardana, dalam kajian ini terdapat tiga poin, yaitu kajian, simpulan, dan rekomendasi.

Dalam kajian disampaikan beberapa data, di antaranya pertama, input kesejahteraan orang tua siswa SMA Bali Mandara.

Siswa yang bersekolah di SMA Bali Mandara semuanya berasal dari keluarga sangat miskin. Orang tua siswa tidak memiliki pekerjaan tetap, seperti menjadi buruh tani, penyakap lahan, atau buruh bangunan.


Orang tua siswa sebanyak 90 persen memiliki pendapatan di bawah Rp 2 juta per tahun pada saat anaknya diterima dan bersekolah di SMAN Bali Mandara.

"Dengan penghasilan sebesar itu, maka keluarga siswa tergolong dalam kategori kemiskinan absolut, yang berlangsung turun temurun," kata Waketum DPP Persadha Nusantara, Gede Suardana dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Minggu (19/6/2022)

Kedua, kategori kemiskinan siswa yang bersekolah di SMA Bali Mandara. Siswa yang diterima bersekolah di SMA Bali Mandara melalui seleksi yang ketat. Proses seleksi untuk menguji kepastian tingkat kemiskinan dan kebodohan siswa.

Dalam proses seleksi, pihak panitia penerimaan siswa baru sekolah, melakukan kunjungan langsung ke rumah si anak untuk mencatat dan melihat langsung kondisi riil.

Petugas membawa check list yang terdiri dari daftar kategori miskin di anak. Terdapat sebanyak 21 indikator kemiskinan yang wajib dipenuhi, diantaranya luas pekarangan rumah, lantai rumah dari tanah, luas lantai kamar tidur, jenis lantai rumah, jenis dinding, jenis plafon rumah, fasilitas mandi, sumber penerangan, dan sumber air yang dikonsumsi.

Dari ribuan pelamar anak miskin, yang diterima rata-rata sebanyak 150 orang, seolah-olah mereka berlomba-lomba menjadi siswa termiskin. "Siapa yang lebih miskin dialah yang bernasib baik bersekolah di sini," tuturnya.

Ketiga, input tingkat kecerdasan intelektual siswa yang bersekolah SMA Bali Mandara. Selain tingkat kesejahteraannya yang sangat rendah atau sangat miskin, siswa yang diterima bersekolah adalah kategori siswa yang tingkat kecerdasan intelektualnya juga rendah.

Seperti diberitakan sebelumnya, diawal beroperasi sekolah ini pada 2011-2012 saat dikelola oleh yayasan Putra Sampoerna, kategori siswa yang diterima adalah miskin namun pintar. Namun, pola itu diubah setelah diserahterimakan dan dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Bali. Sejak 2013 hingga 2021, kategori siswa yang diterima adalah miskin dan bodoh.

Sebanyak 90 persen siswa yang diterima bersekolah adalah anak yang kemampuan akademis di SMP sangat rendah. Bahkan sebagian besar tingkat kecerdasan intelektualnya di bawah rata-rata.

Keempat, standar pembiayaan SMAN Bali Mandara dalam RKAS satu angkatan per tahun.

Gubernur Bali melalui Tim Pokli Pembangunan Bali Prof Damriyasa menghabiskan biaya Rp 20-22 juta per anak per tahun atau Rp 18,3 miliar untuk satu angkatan yang bersekolah di SMAN Bali Mandara. Disebutkan, biaya itu untuk makan, minum, pakaian seragam, topi/tas, serta buku alat tulis.

"Data itu keliru. Berdasarkan data, rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) terdiri dari beberapa item, yaitu biaya pengembangan standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan," sebutnya.

Sejatinya, standar pembiayaan inilah yang diperuntukan khusus untuk siswa, yang terdiri dari biaya kebutuhan buku dan alat tulis, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, perlengkapan asrama (handuk, selimut, dll), dan bahan makanan serta buah-buahan.

Standar pembiayaan ini rata-rata sebesar Rp 4,46 miliar per tahun (atau sebesar Rp 825 ribu per siswa per tahun). Atau detailnya, sebesar Rp 6,2 M (2018), Rp 4,9 M (2019), Rp 4,4 M (2020), Rp 2 M (2021), dan Rp 4,8 M (2022).

Kelima, output lulusan siswa SMA Bali Mandara. Lulusan SMAN Bali Mandara berprestasi sangat baik. Lulusan siswa angkata 2011-2018, sebanyak 96 persen melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (luar negeri, PTN/PTS/Ikatan dinas).

Lulusannya terdistribusi ke perguruan tinggi di luar negeri sebanyak 1,29 persen, perguruan tinggi negeri (46,7 persen), perguruan tinggi swasta (47,7 persen), dan sekolah kedinasan (4,5 persen).

"Untuk itu, data pemerintah hasil kajian Ketua Tim Pokli Pembangunan Bali yang menyatakan kualitas dan prestasi siswa SMA Bali Mandara tidak lebih baik dari sekolah regular, salah. Salah karena menggunakan data 2018-2021. Itupun analisis datanya keliru," tegasnya.

Keenam, prestasi siswa SMA Bali Mandara. Prestasi siswa SMA Bali Mandara 2011-2021 sangat baik. Siswa yang berprestasi di tingkat internasional 2,1%, berprestasi nasional 14,5%, regional 6,3%, provinsi 66,2% dari sebanyak 1.289 prestasi.

Ketujuh, distribusi pendapatan alumni SMA Bali Mandara. Distribusi pendapatan lulusan 2011-2014 SMAN Bali Mandara yang telah bekerja sebanyak 308 orang, dimana sebanyak 95 persen alumni telah bekerja.

Terjadi peningkatan kesejahteraan siswa, dimana estimasi pendapatan orang tua alumni rata-rata Rp 1,6 juta per bulan, sekarang anak-anaknya telah bekerja memiliki pendapatan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 7,3 juta per bulan.

Sistem persekolah SMAN Bali Mandara berhasil meningkatkan strata sosial siswa dari sangat miskin menjadi sejahtera (mengalami mobilitas sosial secara vertikal).

Kedelapan, fakta kualitas SMAN Bali Mandara. Dari input siswa yang kesejahteraan orang tua sangat miskin (90%) dan sebesar 90% kecerdasan sangat rendah, sistem pendidikan berasrama SMA Bali mampu menghasilkan siswa berprestasi sebanyak 96% dan berpenghasilan Rp 7,5 juta per bulan.

Selanjutnya dari data-data statistic yang telah disebutkan, ditarik kesimpulan, pertama, SMA Bali Mandara mampu menghasilkan lulusan dengan kualitas terbaik, karakter kuat. Raihan prestasi di tingkat internasional, nasional, regional.

Kedua, lulusan SMA Bali Mandara telah menjadi agen perubahan (agent of change) pengentasan kemiskinan dengan menjadi orang tua asuh bagi anak miskin di daerahnya

Ketiga, sistem pendidikan SMA Bali Mandara adalah wujud nyata keadilan Pancasila, dimana warga sangat miskin mendapatkan pendidikan khusus yang disediakan oleh negara.

Keempat, sistem pendidikan berasrama (boarding school) SMA Bali Mandara merupakan jalan cepat (short cut) untuk memutus rantai kemiskinan absolut di Bali.

Kelima, SMA Bali Mandara menjadi benchmark (tolokukur) prestasi bagi sekolah reguler di Bali.

Tak ketinggalan, dalam kajian juga mencantumkan sejumlah rekomendasi, antara lain pertama, Pemerintah Provinsi Bali dapat mengganti nama sekolah dengan tetap menjaga roh, visi, misi, dan sistem pendidikan berasrama SMA Bali Mandara, misalnya SMAN Bali Dwipa Jaya, dan sebagainya.

Kedua, Pemerintah Provinsi Bali membangun sekolah sistem berasrama di kabupaten/kota lainnya sebagai bentuk tanggungjawab melaksanakan amanat UUD 1945 untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan anak-anak Bali.

Ketiga, Situasi pasca pandemi COVID-19 sangat memukul perekonomian Bali sehingga mempengaruhi APBD Bali maka pemerintah dapat memberikan anggaran Rp 2,5 miliar dari rata-rata pembiayaan pendidikan sebesar Rp 4,46 miliar pada. Selanjutnya sisa kebutuhan anggaran lainnya diupayakan dengan menghimpun dana dari pihak ketiga berupa CSR dan donasi berupa orang tua asuh dari masyarakat Bali sebesar Rp 825 ribu per anak per tahun.

Keempat, Pemerintah Provinsi Bali dapat menganggarkan pendidikan SMA Bali Mandara sebesar Rp 2,5 miliar bersamaan dengan rencana pemberian beasiswa sebesar Rp 1,5 juta kepada 18.000 siswa miskin sebesar Rp 27 miliar pada anggaran perubahan APBD Bali 2022. Total dibutuhkan anggaran Rp 29,5 miliar untuk membantu seluruh siswa miskin di sekolah reguler dan siswa SMA Bali Mandara.

Disdikpora Bali Ungkap Alasan Hapus Sistem Asrama SMA Bali Mandara

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali membantah penghapusan sistem asrama bagi siswa-siswi SMA Bali Mandara akibat kekurangan anggaran. Sistem asrama dihapus karena banyak siswa-siswi lain yang tidak dapat di SMA Bali Mandara, yang juga harus mendapatkan perhatian pemerintah.

"Kalau berbicara anggaran, kalau anggaran hanya untuk di sekolah tersebut tentu masih sangat mencukupi," kata Kadisdikpora Ketut Ngurah Boy Jayawibawa saat konferensi pers di kantornya, Senin (6/6/2022).

"Karena ini kan masih banyak yang harus dientaskan, masih banyak yang harus ditangani, bukan hanya yang tadi, katakan 800 atau 900 (orang) di sekolah tertentu, ini sudah mencakup seluruh Bali. Jadi oleh Bapak Gubernur, pemerintah harus hadir harus merata sampai ke kecamatan sampai ke desa-desa," terang Boy.

Menurut Boy, suatu kebijakan pasti ada pelaksanaan dan evaluasi, termasuk di SMA Bali Mandara. Sebab masih banyak anak-anak yang memang berstatus sebagai siswa miskin tetapi kurang beruntung karena tak bisa diterima di SMA Bali Mandara. Karena itu, mereka akhirnya harus bersekolah di sekolah-sekolah lain.

"Syukur-syukur yang pertama mereka bisa diterima, atau kalau diterima tentu dengan kondisi kekurangmampuan itu akhirnya tidak terpantau oleh pemerintah. Sekarang semuanya telah tersebar di sembilan kabupaten/kota, di sekolah-sekolah SMA dan SMK, ini akan lebih memudahkan untuk pengentasannya, mengantarkan mereka sampai tamat dari sekolah menengah," terangnya.

Menurut Boy, di Bali ada sekitar 18 ribu siswa miskin, namun hanya sedikit yang diterima di SMA Bali Mandara. Karena itu, masih ada sekitar 17 ribu sekian siswa yang belum terakomodir di SMA Bali Mandara.

"Jadi seperti itu pola pemikirannya. Ya kalau yang memang siswa miskin beruntung mendapat sekolah tersebut mendapat fasilitas, tapi anak- anak siswanya yang lain yang lagi 17 ribu sekian, kan ini kasihan. Di sinilah wajib kita hadir," ungkap Boy.



Simak Video "Bikin Laper: Ayam Sambel Meledak Ciputat, Pedasnya Bikin Nagih"
[Gambas:Video 20detik]
(kws/kws)