.webp)
Pengamat pendidikan sekaligus Wakil Ketua Umum Persadha Nusantara, Gede Suardana mengkritisi kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster terkait penghapusan sistem pendidikan berasrama di SMA Bali Mandara. Suardana menilai Gubernur Bali tampak tidak siap dengan kebijakan perubahan status SMA Bali Mandara menjadi sekolah reguler.
Selain itu, menurutnya, kajian akademis dari Koordinator Kelompok Ahli (Pokli) Pembangunan Bali Prof. Damriyasa sangat prematur dan tidak menggunakan data yang lengkap dan akurat. "Sekolah yang berdiri 10 tahun disimpulkan sebagai sekolah yang tidak lebih baik dari sekolah reguler yang berdiri puluhan tahun. Sampel dan analisisnya hanya berdasarkan data tiga tahun, 2018-2021. Simpulannya bahwa prestasi SMA/SMKN Bali Mandara kurang dari 50% dan tidak lebih baik dari sekolah reguler, menjadi salah," kata Suardana dalam pernyataan tertulis yang diterima detikBali, Selasa (7/6/2022)
Padahal, jika diadu dengan data yang dipegang alumni dari data lulusan 2011-2018, bahwa prestasinya mencapai 96 persen. Alumni yang diterima di perguruan tinggi taraf internasional sebanyak 1,29%, perguruan tinggi nasional 46,7%, perguruan tinggi swasta 47,7%, dan ikatan dinas 4,5%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bolehlah sekali-sekali Tim Ahli/Pokli adu analisis data dengan alumni lulusan ITB, UGM, ITS, dan lain-lainnya," ujarnya.
Di sisi lain, Suardana juga menyampaikan kebijakan Gubernur Koster memberikan dana Rp 1,5 juta ternyata baru sebatas iming-iming saja. Hal itu lantaran dana sebesar Rp 18,3 miliar belum ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali tahun 2022.
"Setelah kritik menggelinding deras dari publik, Gubernur Koster lalu bersikap seolah pro dengan siswa miskin. Mereka mendadak mengeluarkan kebijakan yang seolah pro rakyat miskin dengan rencana beasiswa Rp 18,3 miliar kepada 18.000 siswa miskin," terangnya.
Kenapa disebut iming-iming?
Menurut Suardana, dana Rp 18,3 miliar pun baru akan dibahas dalam APBD perubahan 2022. Selanjutnya, kepala dinas pendidikan baru mulai melakukan hitung-hitungannya, dan bantuan ini belum disiapkan saat penghapusan sekolah ini (saat pembahasan APBD 2022).
Usulan baru sebatas diajukan ke Bappeda pada bulan-bulan tahun 2022. Sementara bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan PKH (program keluarga harapan) adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial yang telah berjalan sebelumnya. "Eh, ikut diklaim sebagai bantuan pro siswa miskin," ujar Suardana
Ia menyayangkan kebijakan Gubernur Koster menghapus SMAN Bali Mandara yang telah berhasil meningkatkan kualitas prestasi dan mengentaskan kemiskinan, diganti dengan program bantuan Rp 18,3 miliar yang masih angan-angan.
"Gubernur Koster juga lebih senang menghapus sekolah yang memberikan kebanggaan Pemerintah Provinsi Bali masuk dalam nominasi inovasi pelayanan publik dengan program 'Mencerdaskan si Miskin Menjadi Generasi Emas'," paparnya.
Sebelumnya Kadisdikpora Ketut Ngurah Boy Jayawibawa menjelaskan, kini ada kebijakan dari Gubernur Bali untuk menyiapkan anggaran untuk 18 ribu siswa miskin di Bali. Nantinya, setiap siswa miskin akan mendapatkan uang senilai Rp 1,5 juta per orang.
"Kalau 18,3 miliar itu adalah kebijakan Bapak Gubernur untuk membantu siswa miskin dengan anggaran yang sedang kami hitung 1,5 juta per siswa miskin, selain memang dapat dari Bosda dan Bosnas dan tunjangan-tunjangan lainnya," papar Boy saat konferensi pers di kantornya, Senin (6/6/2022).
Melalui adanya bantuan tersebut, nantinya uang senilai Rp 1,5 juta per siswa miskin itu diharapkan mampu dipakai untuk biaya makan, biaya pakaian, buku dan sebagainya.
"Nah inilah kenapa kami sampaikan supaya kita memandang dari banyak perspektif, jangan hanya memandang siswa miskin di sekolah tersebut (SMA Bali Mandara) saja dengan segala fasilitasnya, tetapi juga siswa miskin yang tidak beruntung yang tersebar, itu yang akan kita rambah semuanya," tegas Boy.
"Kalau untuk biaya, tyang (saya) kira karena ini semua ya tentu Rp 18,3 miliar itu kita masih hitung sesuai dengan jumlah siswa miskin yang nantinya tersebar yang mendaftar PPDB," tambahnya.
(kws/kws)
