Sapi Bali Bisa Masuk Jatim Asal Ada Garansi Bebas PMK

I Wayan Sui Suadnyana - detikBali
Senin, 06 Jun 2022 04:29 WIB
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
Foto: I Wayan Sui Suadnyana/detikBali
Denpasar -

Keberadaan hewan ternak dari luar daerah, termasuk Bali, diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Jawa Timur (Jatim) di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Ternak diperbolehkan masuk apabila mempunyai garansi bila hewan tersebut dalam kondisi sehat, termasuk bebas dari PMK.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, ternak dari luar daerah bisa masuk ke wilayahnya bila ada otoritas yang memberikan penjelasan bahwa hewan tersebut dalam keadaan sehat. Otoritas tersebut dapat memberikan surat keterangan kesehatan pada hewan ternak.

"Jadi gini, otoritas dari Bali, termasuk NTB, termasuk NTT, adakah otoritas yang kemudian diberikan kewenangan yang memberikan penjelasan (atau) garansi bahwa sapi dimaksud bebas PMK atau sehat, kira-kira begitu. Itu saja, pada dasarnya otoritas di masing-masing daerah," kata Khofifah saat ditemui di Denpasar, Minggu (5/6/2022) malam.

Menurut Khofifah, pihaknya di Jatim menerapkan hal yang serupa. Ada otoritas, yakni petugas veteriner di masing-masing kabupaten/kota, yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan sehat terhadap hewan ternak, baik sapi, domba hingga kambing.

"Ya sudah boleh (masuk ke Jatim). Di Jawa Timur begitu, jadi otoritas di masing-masing petugas veteriner kabupaten/kota (yang mengeluarkan surat keterangan)," terang Khofifah.

Khofifah menjelaskan, sejak 6 Mei yang lalu pihaknya sudah melakukan clustering dalam penanganan wabah PMK sehingga terdapat zona merah, zona kuning dan zona hijau. Penanganannya mirip dengan COVID-19, hanya saja tidak terdapat zona oranye.

"Kalau di PMK tidak ada zona oranye, zona merah, zona kuning, zona hijau. Nah proses untuk bisa melakukan proteksi ini hampir sama dengan COVID-19," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya memberlakukan kebijakan semacam micro lockdown pada kandang ternak. Micro lockdown dilakukan dengan memisahkan antara ternak yang terkonfirmasi positif dengan hewan yang masih sehat.

"Nah yang di kandang ini yang sudah terkonfirmasi jangan dibawa ke luar sapinya, yang dari luar jangan masuk. Nah kalau dulu ada tempat di mana karantina terpusat, di mana ya di kandang," jelasnya.

Namun masalahnya, penyebaran PMK terjadi melalui udara (airborne). Virus tersebut masih bisa menyebar lewat udara dalam jarak 2 kilometer. Bahkan, jika angin kencang, penyebaran bisa terjadi dalam jarak 3 kilometer. Karena itu, kebijakan micro lockdown dilakukan dengan berbasis desa.



"Nah kalau ini kan airborne penyebaran, airborne itu angin 2 km bisa, angin itu kalau pas kencang bisa 3 km, maka antar satu kandang dengan kandang lain itu kalau satu desa. Memang lebih baik mirco lockdownnya berbasis desa," kata dia.

Selain kebijakan micro lockdown, pihaknya di Jatim juga menutup beberapa pasar hewan guna menanggulangi penyeberangan PMK. Tetapi khusus untuk penyediaan hewan kurban, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Sebelum itu, pihaknya telah rapat bersama berbagai jajaran. Hal itu guna memastikan di titik-titik mana saja penjualan hewan kurban boleh dilakukan dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan sehat pada hewan yang dijadikan kurban.

"Kita rakor bersama Pangdam, bersama Kapolda bersama Kajati, kemudian bersama Kabinda supaya nyekrup ini kalau mau melakukan penjualan hewan kurban di titik mana, kemudian siapa yang punya kewenangan mengeluarkan surat keterangan sehat bagi ternak yang akan dijadikan hewan kurban, ini kan ada payung hukumnya," paparnya.

"Nah surat edaran gubernur lah yang kemudian memberikan payung hukum bahwa petugas veteriner itu ya Dinas Peternakan di masing-masing kabupaten/kota itulah yang memiliki kewenangan untuk memberikan surat keterangan bahwa sapi ini, domba ini, kambing ini sehat apa tidak," tambahnya.

Dengan adanya surat keterangan sehat dari petugas veteriner di masing-masing kabupaten/kota di Jatim, hewan tersebut boleh bergerak ke berbagai wilayah, baik antar-kabupaten/kota maupun provinsi.

"Sehingga dia (hewan ternak) bergerak antarkota (atau) antarprovinsi maka sudah ada garansi melalui surat keterangan dari otoritas veteriner di masing-masing kabupaten," tegas Khofifah.




Simak Video "Kementan Distribusikan 800 Ribu Dosis Vaksin PMK"
[Gambas:Video 20detik]
(nor/nor)