.webp)
Polemik perubahan pola layanan SMA Bali Mandara dari sistem sekolah berasrama menjadi sekolah reguler kini bergulir ke Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Bali. Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama mengajak pihak yang mendukung sekolah ini bertemu di gedung DPRD pada Senin (13/6/2022) mendatang. Ia berjanji akan menampung aspirasi masyarakat terkait status SMA Bali Mandara.
"Kita terbuka, jangankan yang audiensi. Yang demo aja kita terima, tidak ada istilah menghindar, tidak ada istilah DPRD takut sama masyarakat apalagi sama anak-anak kita terbuka," kata Adi Wiryatama, Jumat (3/6/2022).
Menanggapi itu, pihak Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) menyambut baik ajakan Ketua DPRD Bali. Namun begitu, pihak FKPP dan alumni meminta agar pertemuan tersebut juga melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ajakkan Ketua DPRD bertemu pada tanggal 13 Juni kami sambut dengan gembira. Kami minta Ketua DPRD Bali mengundang pihak eksekutif dan seluruh pemangku kepentingan dalam pertemuan tersebut. Bila perlu undang juga gubernur. Jangan setengah-setengah dan berlarut menyelesaikan persoalan kebijakan ini," kata Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara Dr. Gede Suardana, Sabtu (3/6/2022).
Suardana mengatakan, pihak FKPP telah mengirimkan kembali surat kepada Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama untuk meminta pada pertemuan nanti melibatkan pihak eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya.
FKPP meminta DPRD Bali mengundang pihak eksekutif, yaitu Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Bali Prof. Damriyasa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Dr. KN Boy Jayawibawa, Kepala SMA/SMK Bali Mandara, serta masing-masing fraksi di DPRD Bali.
"Kita sudah bersurat agar ketua DPRD Bali mengudang semua pihak yang terlibat. Kita ingin mendegarkan dasar kebijakan penghapusan sistem pendidikan SMA Bali Mandara," ujar mantan ketua KPU Kabupaten Buleleng ini.
Sementara itu, pihaknya akan menghadirkan FKPP, alumni SMA/SMK Negeri Bali Mandara, serta menggandeng tokoh dan pemerhati pendidikan Bali. "Kita akan adu data dan argumentasi. Kita juga telah siapkan rekomendasi kepada pemerintah," ujarnya.
(iws/iws)
