.webp)
Ketua Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali I Ketut Sae Tanjung mengatakan karena tak ditemui anggota Dewan dan bila nantinya kemungkinan terburuk jika tuntutan tidak dikabulkan oleh pemerintah, maka pihaknya bersama alumni SMA Bali Mandara akan melakukan aksi turun ke jalan.
"Pertama kita komunikasi dahulu dan dialog, tapi kalau tertutup sekali untuk melakukan komunikasi dan dialog, bisa jadi aksi jalanan terjadi. Tapi itu tidak menjadi prioritas kita, prioritas kita adalah bagaimana mengundang seluruh wakil rakyat ini berdialog bersama. Itu poin utamanya," ungkapnya di Kantor DPRD Bali, Kamis (2/6/2022).
Pihaknya tetap akan berupaya menyampaikan kajian SMA Bali Mandara kepada pihak DPRD Bali. Sebagaimana diketahui, hari ini, Kamis (2/6/2022), FKPP bersama puluhan alumni SMA Bali Mandara mendatangi Gedung DPRD Bali untuk beraudiensi, terkait sekolah berasrama ini yang akan diubah menjadi sekolah reguler.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, dalam dialog nantinya Sae Tanjung mengaku pihaknya juga sudah menyiapkan kajian yang akan coba disandingkan dengan kajian yang dimiliki Pemprov. Terkait pihak koordinator tim ahli Gubernur Bali yang katanya sudah menyandingkan SMA Bali Mandara dengan sekolah reguler, menurutnya hal itu tidak sesuai.
"Bagaimana (bisa) bahan baku yang berbeda, bahan baku yang kurang disandingkan dengan bahan baku yang baik dan disamakan output-nya tidak bisa tapi secara kajian kita penyeimbangan output-nya, selisihnya saja udah sekian persen sudah menunjukkan sekolah Bali Mandara dari IQ yang rendah menjadi IQ yang tinggi, karena banyak lulusan Bali Mandara bisa menjadi dokter, staf ahli dan wirausaha," beber Sae Tanjung.
Selain itu, kini pihaknya juga sudah menyiapkan data siswa berprestasi. "Sampai tim yang sudah turun ke (SMA) Bali Mandara bertanya, itu piala satu lemari ini jualan atau prestasi dan ini benar prestasi," ucapnya seraya membantah jika di SMA Bali Mandara terjadi penurunan prestasi.
"Penurunan prestasi tidak ada, setiap tahun itu ada peluang-peluang yang selalu dicoba oleh para siswa agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik," imbuhnya.
Terkait alasan berubahnya sekolah Bali Mandara menjadi sekolah reguler karena kekurangan anggaran, menurutnya sangat tidak relevan. "Karena pembangunan Provinsi Bali sangat tinggi, maaf dana triliunan untuk pembangunan, dan untuk anggaran pendidikan masak kekurangan. Saya sangat percaya bapak Gubernur sangat mampu untuk bisa menciptakan anggaran pendidikan di Bali dan kami sangat apresiasi," tandasnya.
Namun ketika ada satu kebijakan dan tidak berpihak kepada masyarakat miskin, maka pihaknya selaku masyarakat Bali akan terus menyuarakan agar aspirasinya didengar.
"Dan kami hadir di sini bukan membenci semua produk kebijakan I Wayan Koster, justru kami di sini untuk mengkritisi kebijakan beliau. Jadi ada keseimbangan, ketika kekurangan anggaran pendidikan menurut kami hal itu kurang relevan," tegasnya.
(kws/kws)
