.webp)
Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Provinsi Bali bersama puluhan alumni SMA Bali Mandara harus menelan kekecewaan karena tidak dapat bertemu dengan Anggota Komisi IV DPRD Bali yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, di Kantor DPRD Bali, Denpasar, Kamis (2/6/2022).
I Ketut Sae Tanjung selaku Koordinator FKPP Bali saat ditemui detikBali mengaku, pihaknya sudah tiga kali bersurat kepada DPRD Bali. "Yang pertama 16 Maret, kemudian 24 Mei dan terakhir 31 Mei. Tadi katanya disposisi belum turun," ucap Sae Tanjung usai menemui Sekretaris Pribadi Ketua DPRD Bali.
"Sebenarnya DPRD tidak ada istilah audiensi DPRD, setiap saat bisa menerima aspirasi rakyat," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lanjut Sae Tanjung, rencananya hari ini FKPP akan beraudiensi bersama Komisi IV DPRD Bali untuk memberikan kajian terkait sistem pendidikan di SMA Bali Mandara yang sudah dibangun selama 11 tahun belakangan. Sayangnya, kehadiran mereka tak ada yang menemui dari pihak anggota Dewan.
Menurut pengakuan salah satu staf DPRD Bali, terkait permohonan audiensi, surat yang dikirim FKPP sebenarnya sudah masuk, hanya saja belum di-ACC (setujui) oleh Komisi IV. Dengan menelan kekecewaan akhirnya para alumni SMA Bali Mandara ini pun menunggu di halaman DPRD Bali.
Sae Tanjung menjelaskan pihak eksekutif sebenarnya sudah memiliki kajian terkait proses pendidikan hingga output di SMA Bali Mandara, maka kini pihaknya juga akan menyampaikan kajian pembanding. "Kajian ini dari koordinator ahli gubernur menyampaikan adanya penyandingan sekolah Bali Mandara dengan sekolah umum," ungkapnya.
Sementara itu, I Made Gede Eris Dwi Wahyudi selaku koordinator alumni SMA Bali Mandara angkatan pertama 2011 mengungkapkan, sebelumnya tim ahli Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan anggaran per anak Rp 20 juta per tahun. "Data itu data angkatan pertama sampai ketiga secara infrastruktur belum ada sama sekali. Belum ada lab, (belum ada) asrama proper (siswa) tidur di aula," bebernya pada detikBali.
Setelah semua fasilitas itu dilengkapi, maka total anggaran untuk SMA Bali Mandara sekitar Rp 4-5 miliar per tahun. "Itu sudah mencakup 450 anak. Berarti secara kasar anggaran diterima per anak Rp 8-9 Juta tahun. Sekarang fasilitas sudah lengkap otomatis anggaran buat anak-anak turun," ungkapnya.
Pasca gagal menemui anggota DPRD Bali, akhirnya FKPP membentangkan kain putih. Mereka kemudian ramai-ramai menandatangani petisi yang isinya mengungkapkan buruknya kinerja dewan Bali dan akan terus menyuarakan agar SMA Bali Mandara tidak berubah pola layanan pendidikannya.
(kws/kws)
