.webp)
Rangkaian kegiatan Pertemuan Awal Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 telah dimulai pada, Senin (23/5/2022) di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali.
Salah satu rangkaian kegiatan dalam agenda tersebut adalah Local Leaders Forum: Toward Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable Cities.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati dalam pembukaan kegiatan menyebutkan, 42% dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara sisanya, menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020 memiliki risiko bencana sedang.
"Oleh sebab itu, penguatan resiliensi bukanlah suatu pilihan, melainkan sebuah tanggung jawab yang sangat diperlukan," sebut Raditya.
Raditya juga menambahkan, tidak ada solusi tunggal dalam penanggulangan bencana yang dapat digunakan untuk konteks yang sama di daerah berbeda.
Hal ini memposisikan pemerintah daerah menjadi ujung tombak untuk meningkatkan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.
Dalam tatanan global, program Making Cities Resilient 2030 (MCR 2030) mendukung penguatan resiliensi suatu kota untuk memastikan kota atau kabupaten menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan pada tahun 2030.
Dikutip dari siaran pers BNPB yang diterima detikBali, para perwakilan kepala negara juga berbagi pengalamannya dalam membangun daerah tangguh bencana.
Pada kesempatan ini, perwakilan kepala daerah dari berbagai negara membagikan komitmen dan praktik baik dalam upaya penguatan pembangunan berkelanjutan di wilayah masing-masing.
Gubernur Bali, I Wayan Koster memaparkan bahwa Bali memiliki beberapa potensi bencana yang pengurangan risiko bencana didasarkan pada konsep Tri Hita Karana.
Konsep tersebut berusaha menyelaraskan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Filosofi itu pula yang kemudian dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan untuk membangun ketangguhan Bali.
"Sementara saat pandemi COVID-19 yang muncul pertama kali di Bali pada 10 Maret 2020, kami membentuk satuan tugas di desa adat untuk merespons secara cepat dan masif," sebut Wayan Koster.
Sebagai destinasi wisata, Bali juga melakukan sertifikasi kepada hotel, restoran, rumah sakit, museum, dan destinasi wisata lainnya untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan.
Pemerintah Bali juga terus melakukan pembinaan 'Hotel Tangguh Bencana' dengan memastikan struktur bangunan yang aman, fasilitas kebencanaan yang memadai, memiliki manajemen risiko bencana.
Tak hanya itu, edukasi kebencanaan kepada pegawai dan pengunjung, simulasi dan gladi secara rutin, serta turut membangun resiliensi masyarakat di sekitarnya. (*)
(iws/iws)
