.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung meraih penghargaan sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2025 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala ANRI Mego Pinandito kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Ida Bagus Surya Suamba di Gedung C ANRI, Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2026).
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Badung dinilai mampu mengelola sistem kearsipan secara efektif, inovatif, dan akuntabel melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung.
Kegiatan penyerahan penghargaan ini juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, Direktur Informasi Kearsipan Rudi Anton, serta Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Badung Ni Wayan Kristiani, bersama para pemangku kepentingan dari berbagai daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ANRI menyatakan bahwa prestasi Badung mencerminkan tata kelola kearsipan yang profesional, terstruktur, dan partisipatif. Hal ini diharapkan menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam pengelolaan sistem informasi pemerintahan.
"Penghargaan ini adalah bagian dari upaya penguatan jaringan kearsipan nasional yang terbuka, terpadu, dan terpercaya," kata Mego Pinandito dalam sambutannya.
Ia menegaskan arsip bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sumber data strategis dan sejarah penting untuk pembangunan nasional. Ia mencontohkan pemanfaatan arsip bencana tsunami Aceh dan catatan sejarah budaya lokal sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan dan mitigasi risiko di masa depan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyebut kegiatan ini penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan berbasis data dan informasi. Menurutnya, pencatatan dan dokumentasi merupakan fondasi dari kepemimpinan yang terukur dan kebijakan yang akurat.
"Proses pemilihan simpul jaringan terbaik harus dilakukan secara objektif, bebas dari kepentingan pribadi maupun politik, serta melibatkan kontribusi kolektif dari berbagai pihak dari pusat hingga daerah," ujarnya.
(dpw/dpw)
