
Laporan Keuangan DPD Dapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
Raihan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan yang ke-15 kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Raihan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan yang ke-15 kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kalinya berturut-turut.
Kementerian Ketenagakerjaan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan BPK RI.
Menurutnya, pemberian WTP secara berturut-turut telah menunjukkan bahwa kerja keras jajaran Kementan sudah berada di jalur yang benar.
"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir karena kita ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel."
Predikat WTP yang diterima Pemprov Sumatera Utara (Sumut) dari BPK ternoda. Hal itu terkait untung tak wajar terkait proyek penanganan Corona.
Bima Arya berharap predikat WTP yang bisa dipertahankan lima kali berturut-turut ini memberikan penguatan untuk terus membangun sistem.
Kominfo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keempat kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (6/7). BPK menyebut tak ada temuan pidana di Kominfo.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur di tengah pandemi laporan keuangan pemerintah masih bisa meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).
Helmy berhasil membawa TVRI mendapatkan opini WTP yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan TVRI tahun 2018, pertama kali diraih TVRI.