.webp)
Pemkot Makassar berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI setelah 2 tahun berturut-turut hanya raih oini wajar dengan pengecualian (WDP). Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto berharap predikat ini bisa konsisten didapatkan.
"Kita tidak dapat pungkiri jika kekuatan SDM sangat berpengaruh pada beberapa sektor strategis yang mendukung penilaian BPK. Olehnya itu saya berharap semua leading sektor bisa konsisten dan tetap pada tupoksinya masing-masing," ungkap Danny kepada wartawan, Jumat (20/5/2022).
Danny menegaskan bakal mempertahankan predikat WTP ini. Sehingga meminta Inspektorat dan BPKAD menggelar audit secara berkala. Ini dikarenakan Danny tidak ingin mengulang predikat WDP seperti dua tahun sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oh, saya sudah berbicara dengan Inspektorat dan BPKA kita audit setiap bulan dan laporan setiap progress. Tidak ada lagi kita sessa (tersiksa) begini," paparnya.
Menurut Danny, upaya meraih predikat WTP ini tidaklah mudah. Ada banyak rekomendasi BPK yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya yang jadi beban. Danny menyebut rekomendasi tersebut jadi tugas berat pemerintahannya untuk diselesaikan.
"Itu mi tadi saya bilang warisan (Rekomendasi BPK) banyak dudu warisannya (Rekomendasi BPK) sama saya. Insyaallah saya akan usahakan dengan Ketua DPRD semua rekomendasi yang diberikan," pungkas Danny.
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo mengatakan meskipun Pemkot mendapat predikat WTP namun pihaknya bakal terus mengawasi pengelolaan keuangan Pemkot Makassar. Apalagi predikat WTP ini masih menyisakan sejumlah rekomendasi BPK yang jadi PR besar Pemkot Makassar.
"Tentu dengan adanya hasil LHP BPK (Lembaga Hasil Pemeriksaan) ini tentu akan kita tindak lanjuti oleh DPRD sebagai lembaga pengawas. Kemudian kita bahas bersama untuk masukan-masukan, koreksi-koreksi dari BPK ini untuk kita perbaiki," paparnya.
Rudi menyebut pengelolaan keuangan Pemkot Makassar mendapat nilai 70% dari LHP BPK. Dia berharap Pemkot Makassar untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus di LHP tahun berikutnya.
"Ini catatan penting, kalau tadi hampir 70% jadi sisa 20%. Kalau opini kan kita sudah dapat bagus. Sisa implementasi di lapangan yang harus sesuai antara opini dan tadi rekomendasikan," tukasnya.
(tau/tau)
