.webp)
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dinilai memiliki tugas berat di 18 bulan pemerintahannya, yakni mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemprov Sulsel selama 10 tahun sebelumnya terus meraih opini WTP, namun seketika tercoreng usai mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 2021 lalu. Pengamat tata kelola keuangan Bastian Lubis menilai Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mesti kerja keras untuk mengembalikan predikat WTP tahun ini.
"Saya tidak yakin bisa WTP. Apalagi kemarin ada utang besar yang dituntaskan. Artinya menghilangkan kegiatan-kegiatan tertentu karena anggaran terbatas. Ditambah banyak aset bermasalah. Namun bisa bila kerja keras apalagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) cukup longgar dan toleran," ungkap pengamat tata kelola keuangan Bastian Lubis kepada detikSulsel, Jumat (11/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rektor Universitas Patria Artha (UPA) Makassar ini menambahkan banyak perbaikan yang harus dilakukan Andi Sudirman untuk bisa kembali meraih predikat WTP. Apalagi dia melanjutkan program gubernur lama karena sebelumnya satu paket sebagai kepala daerah sehingga RPJMD-nya tidak berubah.
"Inspektorat yang dulu memang tidak bekerja. Pengawasan DPRD juga lemah. Itulah akhirnya anggaran tidak terkontrol lagi sehingga meraih opini WDP. Kalau saya sih, bila BPK benar-benar mestinya hasilnya disclaimer. Apalagi ada program yang dianggarkan namun tidak masuk dalam APBD. Ini harus diperbaiki," tuturnya.
Menurutnya Andi Sudirman harus menggunakan inspektorat yang bagus. Jangan pejabat yang tercampur kepentingan politik. Pejabat yang ditempatkan harus yang berkompeten.
"Jangan tunjuk kalau tidak punya kemampuan. Pemerintahan harus dikelola baik karena ini bukan perusahaan daerah. Hanya saja memang pak Gubernur ini kan punya kakak sebagai Kepala Bapenda. Kecuali tetap profesional namun kan penilaian orang luar beda," tukasnya.
Andi Sudirman Sulaiman resmi dilantik menjadi Gubernur Sulsel oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kamis (10/3). Andi Sudirman yang dilantik tanpa wagub merasa tidak akan sendiri menjalankan pemerintahan.
"Pelantikan ini juga bagi kami sendiri ya namanya sisa jabatan bagaimana kami menjalani. Kami tidak sendiri dan saya tidak pernah merasa sendiri," ungkap Andi Sudirman saat silaturahmi dengan pimpinan DPRD Sulsel dan pejabat Pemprov di Restoran Penang Bistro di Jakarta selepas pelantikan.
Andi Sudirman menuturkan ada Ketua DPW Partai yang selalu membantu. Juga dibantu pimpinan DPRD yang selalu mengingatkan seperti seorang kakak mengingatkan kepada adiknya.
"Ya ketika ada salah sepanjang satu tahun ini, terima kasih banyak kepada semua anggota DPRD. Tidak segan-segan menelpon saya, menemui saya. Colek sana-sini tetapi saya alhamdulillah saya tidak antigores, yang bisa saya kerjakan saya kerjakan," jelasnya.
Andi Sudirman kembali menegaskan dia tidak akan sendiri menjalankan pemerintahan. Dia mengaku banyak belajar kepada senior-senior ASN di Pemprov.
"Ada pak Toto, pak Aslam, pak Ichsan. Para asisten dan para kadis-kadis memperlihatkan kematangan dalam biokrasi dan saya sangat terbantu sekali. Mereka ini orang-orang memperlihatkan kepiawaian dalam tata kelola keuangan sehingga kami ini mampu cepat dalam birokrasi yang kami miliki," tuturnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020.
Penyerahan WDP ini dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Wahyu Priyono Kepada Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman didampingi Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Sulsel, Jumat (28/5/2021).
Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan Pemprov Sulsel yang mendapat opini WDP pada tahun 2020 atau turun peringkat dari sebelumnya WTP menjadi catatan penting kedepannya untuk berbuat lebih baik lagi. Pemeriksaan kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, ada pemeriksaan laporan keuangan dan juga pemeriksaan terhadap kinerja.
"Tugas saya memperbaiki ke depan untuk melakukan akselerasi dalam perbaikan perbendaharaan dan kinerja ke depan. Tentu kami mendorong dalam menciptakan ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi bagi masyarakat banyak," sebutnya.
(tau/nvl)
