
Komisi XIII DPR Dorong Pelaku Kekerasan Seksual di Unsoed Dijerat UU TPKS
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendesak penegakan UU TPKS untuk kasus kekerasan seksual di Unsoed. Ia menuntut sanksi tegas bagi pelaku.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendesak penegakan UU TPKS untuk kasus kekerasan seksual di Unsoed. Ia menuntut sanksi tegas bagi pelaku.
Dispensasi kawin bisa berpotensi menjadi celah legalisasi kekerasan seksual terhadap anak. Ini menimbulkan persoalan yang serius dalam sistem hukum nasional
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menilai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih belum optimal meskipun UU TPKS telah disahkan.
Kasus pembunuhan jurnalis di Banjarbaru oleh oknum prajurit TNI AL masih berlanjut. Komnas HAM merekomendasikan Terdakwa juga dijerat UU TPKS.
Wamen Veronica Tan menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual. Dia mendorong hukuman maksimal bagi pelaku dan pentingnya peran keluarga dalam pencegahan.
Reza Indragiri kritik penyelidikan kasus pemerkosaan dokter Unpad. Ia soroti fokus polisi pada orientasi seksual pelaku, bukan kekerasan.
Pihak Komnas Perempuan dan Anak cerita ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal masih sulitnya implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mendesak Polres Sumba Timur menjerat pelaku kekerasan seksual ITA dengan UU TPKS. Penanganan harus komprehensif.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Polda Jateng pakai UU TPKS di kasus pemerkosaan kakak dan adik yang dilakukan 13 pria di Purworejo, Jawa Tengah.
Kerja sama yang sinergis antara berbagai pihak, termasuk Polri, KemenPPPA, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga lain sangat penting dalam penanganan TPKS.