
Dapat Mandat Tangani 'Kasus' di Industri Keuangan, OJK Harus Siapkan Ini
OJK membutuhkan penyidik yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus untuk menguatkan fungsi penyidikan sebagaimana tertuang di dalam UU PPSK.
OJK membutuhkan penyidik yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus untuk menguatkan fungsi penyidikan sebagaimana tertuang di dalam UU PPSK.
Pemerintah dan DPR telah meresmikan Undang-undang PPSK atau Omnibus Law Keuangan pada 15 Desember lalu.
UU PPSK dapat memperjelas siapa yang berwenang melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan. Sehingga penyidikan lebih terpadu dan tidak tumpang tindih.
Dilekatkannya fungsi sebagai lembaga tunggal yang melakukan penyidikan tindak pidana sektor keuangan sebagaimana amanat UU PPSK harus direspons sigap oleh OJK.
UU PPSK mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan kewenangan melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana keuangan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal akan menggugat UU P2SK ke Mahkamah Konstitusi (MK) tahun depan.
UU P2SK menitikberatkan sanksi hukuman pidana dengan pendekatan asas ultimum remidium, apa maksudnya?
Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah menjadi UU dalam sidang paripurna DPR RI ke-13 pada Kamis (15/12).
LPEI dapat turut serta menerima Devisa Hasil Ekspor (DHE) atas transaksi ekspor debitur LPEI dan masuk ke dalam sistem keuangan negara.