detikNewsSabtu, 07 Jan 2023 12:32 WIB
GMNI Kritik Keras Penyidikan Tunggal Pidana Perbankan di UU PPSK
GMNI menilai kewenangan penuh penyidikan kepada OJK atas tindak pidana jasa keuangan itu rawan disalahgunakan.
detikNewsSabtu, 07 Jan 2023 12:32 WIB
GMNI menilai kewenangan penuh penyidikan kepada OJK atas tindak pidana jasa keuangan itu rawan disalahgunakan.
detikNewsSabtu, 07 Jan 2023 12:02 WIB
Lemkapi mengatakan berdasarkan aturan, penyidik hanya ada dua yakni polisi sendiri tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
detikNewsSabtu, 07 Jan 2023 07:47 WIB
BEM Pesantren se-Indonesia, Muhammad Naqib Abdullah, menilai kewenangan absolut OJK sebagai penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan, sangat berbahaya.
detikNewsSabtu, 07 Jan 2023 07:42 WIB
UU PPSK terkait pemberian kewenangan absolut penyidikan kepada OJK dinilai tidak diperlukan. Kewenangan penyidikan itu dinilai membebankan negara.
detikNewsJumat, 06 Jan 2023 20:56 WIB
UU PPSK memberikan kewenangan penyidikan tunggal kepada OJK. Menurut Yudi Purnomo, kewenangan tersebut berpotensi menjadikan OJK rawan korupsi.
detikNewsJumat, 06 Jan 2023 18:42 WIB
Prof Suparji bahkan menyebut pemberian kewenangan penyidikan absolut pada OJK sebagai keputusan yang radikal.
detikNewsJumat, 06 Jan 2023 17:46 WIB
Wahyu menilai kewenangan besar pada OJK untuk melakukan proses hukum seperti aparat penegak hukum mengkhawatirkan. Ini alasannya.
detikNewsJumat, 06 Jan 2023 15:16 WIB
"Pemberian kewenangan ini berbahaya karena tidak ada komisi yang berwenang mengawasi OJK," kata Prof Ratno Lukito.
detikNewsJumat, 06 Jan 2023 13:47 WIB
Hotman Paris berkata, jika penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya bisa dilakukan penyidik OJK, ini akan menimbulkan masalah yang sangat serius.
detikNewsJumat, 06 Jan 2023 12:54 WIB
"Jadi jika salah satu diberi kewenangan absolut, di situ justru saya rasa akan muncul potensi-potensi korupsi baru. Sangat berbahaya sekali," ujar Sahroni.