
Dulu UU KPK Typo, Kini Giliran Salah Ketik Omnibus Law
UU KPK pernah mengandung salah ketik sebelum diteken oleh Presiden Jokowi. Kini, giliran omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang salah ketik.
UU KPK pernah mengandung salah ketik sebelum diteken oleh Presiden Jokowi. Kini, giliran omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang salah ketik.
Pemerintah memberi penjelasan terkait aturan penyadapan pada sidang uji formil UU KPK di Mahkamah Konstitusi. Izin tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum
Agus Rahardjo hanya mengkhawatirkan eksistensi lembaga KPK. Namun, status Agus disebut tidak lagi memiliki kaitan atau kepentingan dengan lembaga KPK.
Pemerintah menyatakan UU Nomor 19 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Nasib pemberantasan korupsi kini di tangan hakim konstitusi.
Jokowibelum menerima rancangan final PP dan rancangan Perpres sebagai turunan dari UU KPK. Ada total 7 aturan yang masih disiapkan.
Dua OTT KPK terakhir disebut Jokowi sebagai bukti UU Baru tak melemahkan kinerja KPK. ICW menilai Jokowi tak memahami kondisi pemberantasan korupsi saat ini.
MK menunda sidang 4 perkara mengenai uji materi UU KPK baru. Sidang ditunda karena Jokowi belum siap memberikan keterangan, sedangkan pihak DPR tidak hadir.
"Kita serahkan kepada dewas KPK kepada pimpinan KPK yang sekarang. Beri kesempatan pada mereka untuk menjalankan undang-undang tersebut," kata Fadjroel.
Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly membantah adanya penyelundupan hukum dalam proses pembentukan revisi UU KPK.
Draf peraturan presiden (perpres) yang menempatkan pimpinan KPK di bawah presiden kembali menuai kritik. Apa kata Istana?