
SP3 dalam UU KPK
KPK mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istri.
KPK mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istri.
Wacana untuk merevisi UU KPK kembali mencuat. Usulan revisi UU KPK itu muncul dari anggota DPR usai mendengarkan keluhan dewan pengawas KPK.
Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani tiba-tiba mengusulkan agar KPK menginisiasi revisi UU KPK lagi.
Anggota DPR Arsul Sani mengusulkan agar KPK menginisiasi revisi UU KPK. Menjawab itu, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan tidak pernah berpikir melakukannya.
Anggota Komisi III Fraksi PPP, Arsul Sani, mengusulkan adanya Revisi UU KPK lagi. Namun Arsul menyarankan agar KPK yang menginisiasi itu.
Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia membuat prihatin segenap kalangan. Usulan revisi UU KPK pun mulai disuarakan.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut kondisi ini memalukan karena indeks persepsi korupsi mengalami penurunan.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron angkat bicara terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK. Ghufron pun menyinggung revisi UU KPK dan pandemi Corona.
Kelompok dominan (penguasa) dapat membuat UU menurut visi dan sikap politiknya sendiri yang belum tentu sesuai dengan bangsa dan masyarakat.
Pimpinan KPK Alexander Marwata menegaskan alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak mengganggu independensi pegawai KPK.