
Jokowi Resmi Teken UU HPP, Sederet Aturan Pajak Baru Siap Meluncur
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo.
Pemerintah segera melakukan pengaturan ulang terkait ketentuan pajak untuk natura atau pemberian barang bukan uang atau kenikmatan bagi pegawai. Apa itu?
Undang-undang HPP telah disepakati antara pemerintah dan DPR RI dalam Paripurna 7 Oktober 2021. Tinggal selangkah lagi regulasi tersebut ditetapkan menjadi UU.
Pengusaha sempat dibuat kaget oleh pemerintah karena ngebut merancang Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah disahkan. Terdapat beberapa isu baru di antaranya program pengungkapan harta secara sukarela.
Kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap, menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.
Tujuan kebijakan ini yaitu optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
Apakah sembako premium jadi dikenakan PPN seperti yang pernah diwacanakan beberapa waktu lalu?
Dibebaskannya pajak penghasilan (PPh) UMKM ini mendapatkan apresiasi karena dinilai keputusan tepat disaat rakyat mencoba survive akibat dampak pandemi.
PKB mendorong implementasi pajak karbon diselaraskan dengan carbon trading sebagai bagian dari peta jalan ekonomi hijau