
Sri Mulyani Tanya Fatur Java Jive soal UU Pajak, Apa Jawabnya?
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbincang santai dengan vokalis Java Jive, Fatur, soal Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbincang santai dengan vokalis Java Jive, Fatur, soal Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara soal pajak yang kerap dianggap masyarakat sebagai beban. Simak pidatonya soal aturan pajak yang baru.
Kendaraan dinas dengan nilai fantastis yang biasanya diterima oleh petinggi perusahaan bakal kena pajak natura alias barang kenikmatan yang diterima pegawai.
"Bukan laptop sama uang makan harian. Mobil dinasnya privat jet kata Pak Misbakhun. Jadi yang kayak gitu harusnya pantas-pantasnya itu menjadi objek pajak,"
"Kalau ingin libur, libur lah di Indonesia saja, buang uangnya di Indonesia supaya perekonomian kita kembali pulih,"
UU HPP bakal mengatur terkait penetapan pajak untuk kenikmatan yang diterima oleh pegawai. Sri Mulyani menegaskan HP hingga laptop tidak termasuk di dalamnya.
"Beritanya kelihatan 'kalau saya dapat ponsel dari kantor dipajakin, kemudian laptop dipajakin' kan nggak begitu."
Aturan tentang pajak untuk orang super kaya tertuang dalam Bab II tentang Pajak Penghasilan (PPh).
Esensi asas keadilan terlihat disematkan dalam UU HPP kluster pajak penghasilan.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP telah resmi disahkan. Salah satu ketentuan pajak yang diatur adalah pajak karbon.