
Lagi, Besok 5.000 Buruh Bakal Demo Tolak Omnibus Law dan UMP 2021
Selain berdemo menolak UU Omnibus Law, buruh juga menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tetap naik.
Selain berdemo menolak UU Omnibus Law, buruh juga menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tetap naik.
Pemprov DKI menetapkan kenaikan UMP 2021 di Jakarta menjadi Rp 4,4 juta. Namun hal itu berlaku hanya untuk perusahaan yang tidak kena dampak pandemi COVID-19.
UMP 2021 diumumkan pada Sabtu (31/10/2020) berdasarkan aturan dari Kementerian Tenaga Kerja. Sebagai perbandingan, berikut daftar lengkap UMP 2020.
Serikat pekerja menilai keputusan pemerintah yang tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sangat berdampak besar bagi buruh.
KSPI mengancam akan mogok kerja dan menggelar unjuk rasa jika besaran upah minimum 2021 tidak naik. Komisi IX mendorong agar buruh berdialog dengan pemerintah.
Sejumlah pihak silang pendapat perihal keputusan tidak naiknya Upah Minimum Provinsi untuk tahu 2021. Artinya, UMP 2021 akan sama dengan UMP 2020.
Menaker Ida Fauziyah menjelaskan alasan menerbitkan SE Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19.
Ada 18 provinsi yang sudah diketahui tak akan menaikkan UMP 2021. Apa saja?
Anggota Depenas dari unsur buruh mengaku tak pernah mengeluarkan rekomendasi tidak naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Apa respons Menaker?
Serikat buruh menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021.