
Giri Prasta Sebut Perda Keterbukaan Informasi Publik Jamin Hak Masyarakat
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menilai Raperda Keterbukaan Informasi Publik penting untuk memperkuat PPID dan meningkatkan kepercayaan publik.
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menilai Raperda Keterbukaan Informasi Publik penting untuk memperkuat PPID dan meningkatkan kepercayaan publik.
Media sosial diramaikan dengan unggahan berisi 17+8 tuntutan rakyat. Ini isi lengkapnya.
Seruan "17+8 Tuntutan Rakyat" ramai digaungkan di media sosial, menuntut perubahan kebijakan pemerintah Indonesia. Simak isi tuntutan lengkapnya di sini!
Ini pendapat pakar ilmu politik UGM tentang langkah pemerintah memotong tunjangan hingga menonaktifkan beberapa anggota DPR. Sudah cukup kah?
Intimidasi media di Indonesia menghambat keterbukaan informasi. Komisi Informasi soroti perlunya perlindungan hukum untuk hak masyarakat mendapatkan informasi.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memecat dua pejabat Kementan yang terlibat dalam skandal fee proyek Rp 27 miliar. Amran berkomitmen bersih-bersih di Kementan.
Pemkab Lombok Timur alokasikan Rp 40 miliar untuk bansos 273 ribu KPM. DPRD soroti skema dan transparansi penerima, minta perhatian pada infrastruktur.
Kebijakan kenaikan PPN 12% untuk barang mewah mulai 2025 menuai kritik. Ekonom Nailul Huda khawatir ini picu pembangkangan sipil dan beban masyarakat.
Pemkot Cimahi raih penghargaan 'Informatif' dari Komisi Informasi Jawa Barat 2024. Pj Wali Kota Dicky Saromi bangga atas capaian keterbukaan informasi publik.