.webp)
Massa yang tergabung dalam Gerakan Anak Muda Pembela Tanoh Aceh (Gampata) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh menuntut pemerintah daerah transparan dalam penanganan bencana. Massa menyoroti penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang dikucurkan pemerintah pusat.
Massa aksi membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan dan berorasi secara bergantian di depan lobi Kantor Gubernur Aceh, Senin (2/3/2026). Aksi tersebut mendapat pengawalan polisi dan petugas Satpol PP.
"Sebenarnya yang menjadi poin tuntutan dari kita tentang realisasi penggunaan dana BTT dan dana TKD yang telah ditransferkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini masih kita pertanyakan kejelasan realisasi apakah sudah sesuai dengan apa yang diperuntukkan atau belum," kata Koordinator Aksi Syahputra Ariga kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, realisasi dana TKD sebesar Rp 1,6 triliun dan BTT belum terasa di masyarakat terdampak bencana. Massa mendesak Pemerintah Aceh memperbaiki pola penanganan dan pendekatannya kepada korban bencana.
"Terkait TKD sebenarnya kita ingin transparansinya. Transparansi yang kita lihat hari ini belum jelas bagaimana pola penggunaannya, untuk apa penggunaannya, realisasi bukti yang telah disalurkan di lapangan bagaimana kita lihat belum ada perhari ini," jelasnya.
Hingga hari ini, Ariga mengaku kebutuhan fundamental masyarakat di daerah terdampak bencana belum dapat diberikan. Padahal bantuan yang digelontorkan pemerintah pusat sejak awal bencana November 2025 silam sudah menyasar banyak sektor.
"Kami meyakini seharusnya telah mencukupi dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kenapa dengan dana yang begitu besar belum pula terpenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini," ujar Ariga.
"Oleh sebab itu kami melaksanakan aksi ini supaya Pemerintah Aceh membuka dan menjelaskan semua klarifikasi langsung mengenai pola pendistribusian, siapa penerimanya dan bagaimana ini dilakukan apakah sudah sesuai dengan aturan ataupun belum," lanjut Ariga.
(agse/dhm)
