
Terungkap Perintah Prabowo Genjot Setoran Pajak
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto agar penerimaan pajak digenjot.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto agar penerimaan pajak digenjot.
Luhut Binsar Pandjaitan mendorong Presiden Prabowo mengaudit sistem Coretax yang belum rampung setelah 10 tahun. Sistem aplikasi itu disebut tidak beres.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi kantor pusat Ditjen Pajak untuk mengecek proyek Coretax.
Pembahasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), hingga tax ratio ramai di media sosial. Apa bedanya?
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Sri Mulyani menyatakan tarif ini masih relatif rendah dibandingkan negara lain.
Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan rasio pajak RI mencapai 10,02% PDB per Oktober 2024, mendukung target pemerintah dan peluncuran sistem pajak baru 2025.
Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuk Sri Mulyani sebagai Menkeu. Ekonom meragukan pembentukan Badan Penerimaan Negara dan peningkatan pajak.
Menurutnya selama ini tax ratio Indonesia rendah disebabkan karena kurangnya kepatuhan wajib pajak serta penegakan aturan yang tidak optimal.
Dirut BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui pemberdayaan.
Program kerja yang ditawarkan Prabowo untuk menaikkan tax ratio menjadi 23% membawa optimisme tersendiri meskipun hal tersebut bukanlah hal mudah untuk dicapai.