
Eks KSAD Jenderal (Purn) Tyasno Gabung, Total Penggugat UU IKN Jadi 65 Orang
Jumlah penggugat UU IKN ke MK terus bertambah. Hingga siang ini, bertambah menjadi 60 orang. Salah satunya mantan KSAD Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto.
Jumlah penggugat UU IKN ke MK terus bertambah. Hingga siang ini, bertambah menjadi 60 orang. Salah satunya mantan KSAD Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto.
Sejumlah nama menggugat UU Ibu Kota Negara (IKN) ke MK dengan berbagai alasan. Mereka tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN).
Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disorot karena tak ada referensi dari akademisi dalam negeri.
Naskah RUU IKN jadi sorotan karena tidak menyebutkan referensi lokal di dalamnya. [Pansus RUU IKN berkata, naska itu disusun oleh pemerintah.
Kini, naskah akademik RUU IKN disorot lantaran sama sekali tidak mencantumkan referensi produk akademisi Indonesia.
Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur menolak pemindahan ibu kota. Mereka menilai RUU Ibu Kota Negara yang kini telah disahkan cacat secara prosedural.
Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi disahkan menjadi UU. RUU ini disahkan dalam rentang waktu beberapa bulan saja.
KSP menepis anggapan proses pembahasan dan pengesahan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang sangat singkat dan terburu-buru.
RUU IKN sudah diresmikan menjadi UU IKN. Akan tetapi, pemerintah wajib melakukan dua hal ini sebelum bisa membangun ibu kota baru Nusantara di Penajam, Kaltim.
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang heran kepada Fadli Zon yang tidak setuju dengan ibu kota bernama Nusantara dan justru menamainya Jokowi.