
BPJS Ketenagakerjaan-Kemendagri Sosialisasi Pemberian Jamsostek bagi Pemdes
Saat ini jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor Non ASN di tingkat desa dan RT/RW sejumlah 1,7 juta pekerja, dan 547 ribu pekerja rentan.
Saat ini jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor Non ASN di tingkat desa dan RT/RW sejumlah 1,7 juta pekerja, dan 547 ribu pekerja rentan.
Ketua Forkom Perbekel Kota Denpasar I Gede Wijaya Saputra setuju terkait perubahan masa jabatan kepala desa (kades) atau perbekel menjadi delapan tahun.
RUU tentang Desa disahkan menjadi UU oleh DPR RI. Salah satu poin UU ini adalah mengatur masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.
DPR RI gelar rapat paripurna pengesahan RUU tentang Desa menjadi UU. Salah satu poin krusial yakni mengatur masa jabatan kades jadi 8 tahun maksimal 2 periode.
DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi undang-undang (UU). Masa jabatan kepala desa kini menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.
DPR RI mengesahkan RUU Desa menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-14. Salah satu poin perubahan memuat tentang masa jabatan kades menjadi 8 tahun.
DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Desa menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna. Revisi UU mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun.
DPR RI menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024. Dalam paripurna itu, DPR mengesahkan RUU Desa dan RUU DKJ menjadi UU.
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi undang-undang (UU). Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan tingkat II.
DPR RI menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 hari ini. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.