detikNewsSenin, 03 Feb 2025 21:44 WIB
Mendagri Tito Sebut Masih Butuh Waktu Revisi UU Pemilu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah masih memerlukan waktu untuk melakukan revisi UU Pemilu.
detikNewsSenin, 03 Feb 2025 21:44 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah masih memerlukan waktu untuk melakukan revisi UU Pemilu.
detikNewsMinggu, 26 Jan 2025 16:55 WIB
Pembina Perludem Titi Anggraini meminta DPR segera merevisi UU Pemilu. Ia tak ingin adanya jebakan elektoral jika pembahasan ditunda mendekati Pemilu 2029.
detikNewsSenin, 20 Jan 2025 14:30 WIB
Presidential threshold telah dihapus, dengan begitu revisi UU Pemilu mendesak untuk dilakukan.
detikNewsSabtu, 18 Jan 2025 10:09 WIB
Golkar mendorong perbaikan sistem politik dan demokrasi segera dilakukan lewat revisi UU Pemilu, Pilkada, hingga Parpol. Ia meminta ketiganya dibahas sepaket.
detikNewsSenin, 13 Jan 2025 13:39 WIB
Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar, Adies Kadir, menanggapi peluang pembahasan UU kepemiluan dengan sistem omnibus law atau disatukan dengan UU yang berkaitan.
detikSulselJumat, 03 Jan 2025 17:48 WIB
DPD Demokrat Sulsel menyambut positif putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden, mendorong revisi UU untuk demokrasi yang lebih inklusif.
detikJabarKamis, 02 Jan 2025 17:52 WIB
Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden, memungkinkan semua partai mengusulkan calon. Ini langkah untuk melindungi hak konstitusional.
detikNewsJumat, 20 Des 2024 20:34 WIB
Komisi II DPR akan menggelar sidang evaluasi terhadap penyelenggara Pilkada usai masa reses. Setelah rampung baru membahas soal tindaklanjut revisi UU Pemilu.
detikNewsRabu, 15 Mei 2024 21:21 WIB
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyetujui dibentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.
detikNewsJumat, 26 Feb 2021 16:57 WIB
Wacana revisi UU Pemilu kembali muncul tanpa mengubah aturan pilkada. PKB menilai UU Pemilu perlu direvisi, sementara tidak perlu revisi untuk UU Pilkada.