
Belum Ada Penyidikan Baru Sejak UU Hasil Revisi Berlaku, Apa Alasan KPK?
Setelah UU Nomor 19 Tahun 2019 berlaku pada 17 Oktober 2019, KPK memang masih bekerja. Pemanggilan saksi-saksi terus dilakukan, tapi rupanya ada yang berbeda.
Setelah UU Nomor 19 Tahun 2019 berlaku pada 17 Oktober 2019, KPK memang masih bekerja. Pemanggilan saksi-saksi terus dilakukan, tapi rupanya ada yang berbeda.
KPK rupanya belum mengusut perkara baru sejak UU hasil revisi berlaku. Praktis KPK hanya menangani kasus yang diusut sebelum UU baru hasil revisi tersebut.
Jokowi memberi kode dirinya tak akan menerbitkan Perppu KPK. Setidaknya Perppu tak akan terbit hingga proses uji materi UU KPK di MK tuntas.
"Untuk pelantikan DP KPK nanti akan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru, yaitu di bulan Desember," kata Jokowi.
Seorang Fahri Hamzah kini bukan lagi menjadi seorang anggota dewan. Namun Fahri tetap bersuara soal KPK dengan berbagai serangan.
Agus Rahardjo menatap masa depan pemberantasan korupsi selepas berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Gegap gempita dari Istana ketika satu per satu kursi menteri dibagi-bagi. Sedangkan KPK masih menaruh asa bahwa Jokowi memberi semangat pemberantasan korupsi.
"Ini adalah angin segar dan kode keras dari Presiden bagi lahirnya Perppu," kata Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon.
Rancangan undang-undang yang merevisi UU KPK telah sah menjadi undang-undang. Presiden tak kunjung mengeluarkan Perppu. Harapan tersisa di tangan MK.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengatakan DPR tak terima jika revisi UU KPK dikaitkan dengan kasus banyaknya anggota DPR yang ditangkap.