
Putusan MK Larang Wamen Jadi Komisaris BUMN, Pakar: Harusnya Langsung Mundur
MK resmi larang wamen rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Apa yang kini harus mereka lakukan? Begini pendapat pakar tata negara UGM.
MK resmi larang wamen rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Apa yang kini harus mereka lakukan? Begini pendapat pakar tata negara UGM.
Pemerintah mulai ancang-ancang merevisi UU Pemilu. Menko Yusril menyinggung anggota DPR dari kalangan selebritis dan orang kaya yang kini menuai sorotan publik.
Mahkamah Konstitusi larang wakil menteri rangkap jabatan, memberi waktu 2 tahun untuk penyesuaian. Wamenkomdigi Nezar Patria akan mematuhi aturan hukum.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang melarang wakil menteri merangkap jabatan di perusahaan. Pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk menyesuaikan.
Mensesneg Prasetyo Hadi menghormati putusan MK yang melarang wakil menteri rangkap jabatan. Pemerintah akan mempelajari dan menindaklanjuti keputusan tersebut.
Warga menggugat putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal. MK akan memproses gugatan sesuai hukum, meski ini adalah hal yang langka.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi gugatan agar MK batalkan putusan terkait pemisahan pemilu. Herman menilai gugatan itu hak setiap warga negara.
Sejumlah warga menggugat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal ke MK.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pimpinan DPR akan membahas kajian dari Komisi III tentang Mahkamah Konstitusi pada sidang mendatang.
Pimpinan DPR RI menerima surat dari Komisi III mengenai kajian putusan Mahkamah Konstitusi. Puan Maharani menjelaskan tindak lanjutnya dalam rapat paripurna.