
Muncul Lagi Gugatan SK Kepengurusan PDIP
SK kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 kembali dipermasalahkan. SK tersebut lagi-lagi digugat ke PTUN Jakarta.
SK kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 kembali dipermasalahkan. SK tersebut lagi-lagi digugat ke PTUN Jakarta.
Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menanggapi digugatnya kembali ke PTUN SK pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025.
Dua kader kembali menggugat SK perpanjangan kepengurusan PDIP ke PTUN Jakarta. Gugatan diajukan karena diduga tidak sesuai dengan aturan internal PDIP.
SK Kemenkum RI terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat lagi ke PTUN Jakarta. Gugatan diajukan dua kader PDIP.
Anwar Usman mencabut gugatan banding yang diajukannya terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK
Sidang pembacaan putusan oleh gugatan PDI Perjuangan melawan KPU terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres di PTUN Jakarta
PTUN DKI Jakarta sejatinya membacakan putusan gugatan PDIP terkait hasil penetapan Pilpres 2024 hari ini. Namun, ditunda hingga 24 Oktober 2024, kenapa?
Hakim MK Anwar Usman mengajukan permohonan banding atas putusan PTUN Jakarta. Ketua MK Suhartoyo mengatakan pihaknya sudah merespons banding itu.
PDIP merespons soal SK pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PTUN Jakarta. Ini kata PDIP.
Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Kemenkumham soal pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PTUN Jakarta.