Berita dan Informasi Prolegnas 2026 Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceJumat, 19 Sep 2025 16:21 WIB

Soal Revisi UU Keuangan Negara, Purbaya: Tak Perlu Ubah Batas Utang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada rencana mengubah batas defisit APBN 3%.

detikSumutKamis, 18 Sep 2025 23:27 WIB

Revisi UU Pemerintah Aceh Masuk Prolegnas Prioritas 2025-2026

Badan Legislasi DPR, pemerintah, dan DPD sepakat 52 RUU Prolegnas 2025 dan 67 RUU 2026, termasuk revisi UUPA. Proses pengesahan segera dilakukan.

detikNewsKamis, 18 Sep 2025 21:20 WIB

RUU Prioritas 2026, Ketua Baleg DPR Bicara Kans Kementerian BUMN Jadi Badan

Revisi UU BUMN masuk Prolegnas 2026. Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyebut kemungkinan Kementerian BUMN diubah menjadi badan.

detikNewsKamis, 18 Sep 2025 21:04 WIB

Baleg Sepakati 67 RUU Prolegnas Prioritas 2026: Ada Pemilu, Danantara, BUMN

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah hingga DPD RI menyepakati sejumlah RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

detikNewsKamis, 18 Sep 2025 16:58 WIB

Legislator Heran Ada Usulan RUU Danantara Masuk Prolegnas, Singgung UU BUMN

Anggota DPR Darmadi terkejut dengan usulan RUU Danantara dalam Prolegnas 2026. Ia mempertanyakan tujuan RUU itu karena sebelumnya sudah diatur di UU BUMN.

detikNewsRabu, 17 Sep 2025 15:48 WIB

Komisi II DPR Usul UU Pemilu hingga MD3 Masuk Prolegnas Prioritas 2026

Komisi II DPR usulkan revisi UU Pemilu, Partai Politik, dan MD3 untuk Prolegnas prioritas 2026. Lima RUU diajukan demi perbaikan pemilu ke depan.

detikSumutRabu, 03 Sep 2025 20:00 WIB

Menkum Sebut Pembahasan RUU Perampasan Aset Lebih Cepat Jika Inisiatif DPR

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas akan bertemu pimpinan DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset. Pembahasan lebih cepat jika inisiatif DPR.

detikNewsRabu, 03 Sep 2025 15:20 WIB

Menkum: RUU Perampasan Aset Jika Jadi Usul Inisiatif DPR Akan Lebih Cepat

Menteri Hukum Supratman akan bertemu pimpinan DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset. Pembahasan ini penting untuk menentukan inisiatif pemerintah atau DPR.