Berita dan Informasi Presidential threshold 0 persen Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 30 Des 2021 11:24 WIB

Fahira Idris dkk Juga Gugat Presidential Threshold Jadi 0 Persen ke MK

Fahira Idris dan kawan-kawan di DPD RI menggugat presidential threshold dari 20 persen menjadi 0 persen ke MK.

detikNewsRabu, 29 Des 2021 21:44 WIB

Presidential Threshold 0 Persen Dinilai Akan Timbulkan Masalah Baru

Pakar hukum tata negara, Prof Muhammad Fauzan menyebut ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold telah sesuai UUD 1945.

detikNewsKamis, 16 Des 2021 13:19 WIB

Ambang Batas Calon Presiden Digugat ke MK, Begini Respons Puan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi syarat presidential threshold yang kini ramai digugat agar menjadi nol persen oleh sejumlah pihak.

detikNewsRabu, 15 Des 2021 19:05 WIB

Mahfud: Ada-Tidaknya Presidential Threshold Hak Legislatif untuk Mengatur

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan ada-tidaknya presidential threshold merupakan hak daripada pembentuk undang-undang, yakni DPR RI.

detikNewsRabu, 15 Des 2021 14:25 WIB

Habiburokhman Cerita Ditolak Gugat Ambang Batas Capres di MK

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku pernah mengajukan gugatan berkaitan dengan presidential threshold, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

detikNewsRabu, 15 Des 2021 13:30 WIB

PD Harap Ambang Batas Capres Dihapus: Semoga MK Tidak Jadi 'Hamba' Cukong

Sejumlah pihak rama-ramai menggugat ke MK agar ambang batas presiden atau presidential threshold menjadi 0%. PD setuju dengan usulan tersebut.

detikNewsRabu, 15 Des 2021 12:15 WIB

Golkar Sebut Presidential Threshold Harus Dipertahankan

Beberapa pihak menggugat ke MK agar presidential threshold turun jadi nol persen. Waketum Golkar Nurul Arifin menilai presidential threshold harus tetap ada.

detikNewsRabu, 15 Des 2021 09:13 WIB

Rizal Ramli-Gatot Nurmantyo Gugat Presidential Threshold Jadi 0 Persen ke MK

Harapannya, semua partai bisa mengusung calon presiden (capres) tanpa terpasung persentase suara di parlemen. Apakah harapan itu bisa dikabulkan MK?