
Menolak Pilkada Kembali ke DPRD
Akar persoalan di balik tingginya biaya pencalonan dan pemenangan pilkada sebenarnya terletak pada bobroknya sistem demokrasi di level daerah.
Akar persoalan di balik tingginya biaya pencalonan dan pemenangan pilkada sebenarnya terletak pada bobroknya sistem demokrasi di level daerah.
Dalam konteks evaluasi, semua pihak harus jujur dan berpikir terbuka terhadap segala bentuk kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pilkada secara langsung.
Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat Achmad mengatakan sistem Pilkada langsung lebih cocok diterapkan pada era reformasi ini.
Sistem penyelenggaraan Pilkada langsung sangat bagus, tapi jika mental dan integritas SDM penyelenggara kurang baik, maka tetap saja akan banyak kekurangan.
Pimpinan MPR mendatangi MUI untuk dimintai pendapat terkait rencana amandemen terbatas UUD 1945. Dalam kesempatan itu, Tengku Zul menyampaikan beberapa hal.
"Di Jakarta ini Wali Kota penunjukan langsung. Itu daerah khusus, kenapa nggak ada lagi daerah khusus yang lain?" kata Tito.
Selain terkait konflik, keinginan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengevaluasi pilkada langsung berkaitan dengan biaya politik.
"... kalau bisa membuat kajian akademik, penelitian. Kalau nanti biayanya nggak ada, kita siap bantu pembiayaannya," sebut Mendagri Tito Karnavian.
KPU berharap pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung tetap dipertahankan. Menurut KPU, Pilkada secara langsung mendekatkan pemimpin ke masyarakat.
Eks Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay tidak setuju dengan adanya wacana Pilkada via DPRD. Hadar menyebut, ada banyak problem jika wacana tersebut dilaksanakan.