
Bima Arya Kritik Wacana Pilkada Via DPRD: Langkah Mundur Demokrasi!
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengkritik wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Bima Arya menyebut usulan ini justru akan menjadi kemunduran demokrasi.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengkritik wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Bima Arya menyebut usulan ini justru akan menjadi kemunduran demokrasi.
Yandri menyebut wacana pilkada lewat DPRD perlu dikaji ulang. Menurutnya, Wantimpres saat itu hanya mendiskusikan masalah pilkada langsung.
Wacana pilkada dikembalikan lewat DPRD kembali ramai. Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menyebut belum ada rencana merevisi UU Pilkada.
Wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD kembali hidup. Perdebatan wacana pilkada tak langsung ini sudah berjalan cukup lama.
Eks Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay tidak setuju dengan adanya wacana Pilkada via DPRD. Hadar menyebut, ada banyak problem jika wacana tersebut dilaksanakan.
PPP mendukung opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD. PPP menyinggung potensi konflik horizontal dan ongkos politik yang tinggi.
Komisi II DPR menegaskan belum ada kesepakatan bahwa pemilihan kepala daerah akan dikembalikan ke DPRD.
Gerindra menilai tak ada masalah jika nantinya pilkada dilakukan lewat DPRD. Soalnya, itu disebut Gerindra tidak melanggar UUD 1945.
Kementerian Dalam Negeri menyebut ada ide agar pilkada digelar secara online.
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali tak setuju Pilkada langsung dihapus. Dia yakin Presiden Jokowi juga akan menolak wacana pilkada kembali melalui DPRD.